Pemkab Nias Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Pemenuhan Hak Anak Usia DiniPemkab Nias Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Pemenuhan Hak Anak Usia DiniPemkabNiasBaratPerkuatSinergiLintasSektoruntukPemenuhanHakAnakUsiaDini

Nias Barat (beritasore.co.id): Pemerintah Kabupaten Nias Barat memperkuat sinergi lintas sektor untuk pengembangan anak usia dini melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sekaligus refleksi capaian delapan indikator kinerja. Rakor tersebut digelar di Ruang AFO Bappelitbangda, Kamis (08/10/2026).

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 100.3.3.2-709 Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 75 Tahun 2023. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan esensial anak secara terpadu, meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Salome Waruwu, S.IP., M.M., yang mewakili Bupati Nias Barat, menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan menghilangkan sekat birokrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, kolaborasi yang terarah sangat diperlukan agar program pengembangan anak usia dini berjalan selaras, efektif, dan tidak tumpang tindih. Perhatian terhadap tumbuh kembang anak pada masa usia emas merupakan investasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Nias Barat di masa depan.

Dalam pemaparan panitia, sejumlah capaian positif telah diraih, di antaranya pelaksanaan deteksi dini tumbuh kembang anak, pemberian vitamin oleh fasilitas kesehatan, serta inisiatif pemberian makanan tambahan (PMT) secara mandiri di sejumlah satuan PAUD.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian bersama. Di antaranya perluasan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerataan fasilitas sanitasi dan air bersih, penguatan kelas pengasuhan orang tua, serta peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, rapat menekankan pentingnya penyelarasan pendanaan melalui APBD kabupaten dan alokasi Dana Desa. Dukungan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat PMT berbasis pangan lokal, meningkatkan sarana posyandu, serta memperbaiki fasilitas sanitasi di lingkungan satuan PAUD.

Selain itu, percepatan layanan administrasi kependudukan secara jemput bola juga menjadi perhatian agar anak-anak memperoleh dokumen identitas yang sah sejak dini.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bunda PAUD Kabupaten Nias Barat Ny. Nur Awani Sozisokhi Hia, para pimpinan OPD, pejabat administrator, pengurus Pokja Bunda PAUD, serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Barat.

Rakor ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen pembagian peran masing-masing perangkat daerah. Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektor guna memperkuat pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Nias Barat.

Melalui penguatan koordinasi ini, Pemkab Nias Barat berharap pemenuhan hak anak usia dini dapat berjalan lebih terpadu, merata, dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, terlindungi, dan berkualitas. (KZ)