P-APBD Medan 2026 Naik Jadi Rp7,7 Triliun, Hanura-PKB Ingatkan Jangan Berujung SilpaP-APBD Medan 2026 Naik Jadi Rp7,7 Triliun, Hanura-PKB Ingatkan Jangan Berujung SilpaP-APBDMedan2026NaikJadiRp7,7Triliun,Hanura-PKBIngatkanJanganBerujungSilpa

MEDAN (beritasore.co.id): Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyoroti tajam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026. Fraksi itu mengingatkan kenaikan anggaran triliunan rupiah jangan sampai berujung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan hanya menjadi proyek tambal sulam di akhir tahun.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, dalam Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda P-APBD 2026 di Gedung DPRD Medan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua H. Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta jajaran pimpinan OPD.

Lailatul menegaskan, sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Kenaikan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kebangkitan ekonomi, bukan sekadar mengejar serapan.

"Setiap rupiah kenaikan anggaran harus berorientasi pada hati nurani rakyat dan kebangkitan ekonomi umat," tegas Lailatul.

Soroti PAD Turun, Transfer Naik

Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Ranperda P-APBD 2026 diproyeksi Rp7,13 triliun, naik 5,05% dari APBD murni Rp6,79 triliun.

Ironisnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59%, dari Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun. Sebaliknya, pendapatan transfer melonjak 21,20%, dari Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun.

Fraksi mempertanyakan penurunan PAD tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sektor mana yang anjlok paling signifikan dan bagaimana strategi mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

"Komponen dana transfer pusat atau provinsi apa yang menjadi pemicu utama? Apakah bersifat earmark atau peruntukan khusus?" tanya Lailatul.

Ia juga menyoroti potensi kebocoran pajak dan retribusi. Digitalisasi, katanya, harus menutup celah kebocoran, bukan membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.

Belanja Naik 12%, Disorot Soal Banjir

Dari sisi belanja, P-APBD 2026 diproyeksi Rp7,73 triliun, naik 12,03% dari sebelumnya Rp6,90 triliun.

Sorotan utama tertuju pada Dinas SDABMBK yang anggarannya melonjak 23,12% dari Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun. Lailatul mempertanyakan apakah kenaikan itu didasari kebutuhan darurat keselamatan warga atau sekadar reaktif mengejar serapan akhir tahun.

"Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif asal habis anggaran di ujung tahun?" ujarnya.

Ia meminta jaminan agar anggaran Rp1,02 triliun itu terserap efektif, tepat waktu dan tepat mutu tanpa berujung Silpa. Tambahan anggaran, tegasnya, jangan hanya untuk tambal sulam, tapi untuk penyelesaian drainase permanen dan mitigasi banjir rob yang menghantui Medan Utara.

Kenaikan serupa juga terjadi di Dinas Perkimcikataru, dari Rp567,09 miliar menjadi Rp749,28 miliar atau naik 32,12% (Rp182,18 miliar). Fraksi meminta percepatan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemeliharaan rusun, dan penyediaan air bersih, serta penertiban bangunan komersial tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kesehatan Turun, Pendidikan dan Sosial Naik

Di sektor kesehatan, Fraksi Hanura-PKB justru mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88%, dari Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun. Padahal keluhan soal birokrasi, kepesertaan UHC, hingga fasilitas kesehatan masih tinggi.

"Bagaimana strategi membenahi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD dr. Pirngadi dan seluruh puskesmas agar layak, responsif dan humanis?" tanya Lailatul.

Sementara pendidikan naik 3,89% menjadi Rp1,45 triliun. Fraksi meminta kenaikan itu berdampak nyata pada mutu pendidikan dan kualitas guru.

Dinas Sosial naik 23,31% menjadi Rp174,34 miliar. Fraksi meminta perbaikan akurasi data penerima agar bantuan tidak salah sasaran.

"Bagaimana langkah Pemko membersihkan data ganda atau anomali agar bansos benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan?" tegasnya.

LPJU, Sampah, hingga UMKM

Sektor lain yang disorot:

Dishub: Naik 12,03% menjadi Rp643,31 miliar. Fraksi mempertanyakan efektivitas anggaran LPJU yang masih banyak padam, serta mendesak realisasi Terminal Pasar Induk, flyover Simpang Selayang, dan penertiban parkir serta pool bus liar.

DLH: Naik signifikan 64,05% menjadi Rp227,72 miliar. Diminta menjawab persoalan sampah, limbah industri, sanitasi Medan Utara, minimnya RTH, hingga kekurangan armada angkut.

Disnaker: Naik 16,33% menjadi Rp25,57 miliar. Harus ada indikator terukur berapa warga yang dilatih dan mendapat pekerjaan.

Diskop UKM Perindag: Anggaran sekitar Rp55,66 miliar harus untuk penguatan ekonomi rakyat, akses pembiayaan murah, penguatan pasar tradisional dan digitalisasi UMKM, bukan habis untuk seremonial.

BPBD: Melonjak 68,46% menjadi Rp31,02 miliar. Harus dibarengi kesiapsiagaan banjir dan memperkuat koordinasi dengan Basarnas dan Dinas Kesehatan.

"Armada serta personel evakuasi harus siaga penuh begitu debit air naik. Lambannya evakuasi seperti kejadian sebelumnya tidak boleh terulang," tutup Lailatul.

Fraksi Hanura-PKB menegaskan, besarnya APBD bukan ukuran keberhasilan. Setiap tambahan anggaran harus memiliki target jelas, terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Medan. (MZ)