MUI Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan PresidenMUI Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan PresidenMUIDukungKapolriUsutTuntasDugaanPenyadapanPresiden

JAKARTA (beritasore.co.id) : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Berkenaan dengan kasus penyadapan. Kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (12/11).

MUI meminta proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan menyeluruh hingga mengungkap pihak-pihak yang terlibat. Pengusutan kasus tersebut penting demi menjaga kehormatan bangsa serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MUI juga mengingatkan agar persoalan yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak dipandang sebagai perkara biasa. Sebab apabila ditemukan indikasi makar, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia.

“Jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal seperti itu. Kalau memang terjadi makar, berarti itu merupakan pengkhianatan kepada Indonesia,” katanya.

Sementara itu Bareskrim Polri menyatakan telah memeriksa puluhan saksi dalam penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama satu pekan, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro.

Menurut Susatyo, hasil pemeriksaan tersebut dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum.

Bareskrim Polri juga telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) dengan ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. (ant)