Momentum Hari Pahlawan, Pemkab Nias Barat Naikkan Gaji PPPK Paruh WaktuMomentum Hari Pahlawan, Pemkab Nias Barat Naikkan Gaji PPPK Paruh WaktuMomentumHariPahlawan,PemkabNiasBaratNaikkanGajiPPPKParuhWaktu

Nias Batat (beritasore.co.id): Pemerintah Kabupaten Nias Barat menaikkan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari Rp250.000 menjadi Rp750.000 per orang per bulan.

Kebijakan tersebut diumumkan Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, pada upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di halaman Kantor Bupati Nias Barat, Lahomi, Selasa (10/11/2026).

Selain menaikkan penghasilan PPPK Paruh Waktu, Pemkab Nias Barat juga mengembalikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) ke besaran semula. Sebelumnya, TPP ASN dipotong 33 persen untuk membiayai penghasilan PPPK Paruh Waktu.

Pada momentum yang sama, Pemkab Nias Barat juga melaksanakan tes urine bagi aparatur untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba.

“Sejak awal saya memahami bahwa penghasilan PPPK Paruh Waktu sebesar Rp250 ribu masih sangat terbatas. Karena itu, saya berusaha memperjuangkan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Ketika pada Agustus 2026 tambahan anggaran tersebut diperoleh, saya memprioritaskan peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu dari Rp250 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan,” ujar Eliyunus.

Ia menjelaskan, pada awalnya kemampuan anggaran daerah hanya memungkinkan pembayaran Rp250.000 per orang per bulan. Setelah pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran pada Agustus 2026, Pemkab Nias Barat memprioritaskan tambahan tersebut untuk menaikkan penghasilan PPPK Paruh Waktu.

Dengan kenaikan itu, penghasilan PPPK Paruh Waktu bertambah Rp500.000 atau naik tiga kali lipat dari alokasi sebelumnya.

Eliyunus menegaskan, kenaikan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan pegawai. Namun, kebijakan diambil berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita tidak boleh hanya memberikan janji tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Tetapi ketika ada tambahan ruang fiskal, kita harus mampu menentukan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi pegawai dan masyarakat,” katanya.

Ia berharap kenaikan penghasilan menjadi penyemangat bagi PPPK Paruh Waktu untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.

TPP ASN Dikembalikan

Sebelumnya, TPP ASN dipotong 33 persen sebagai bentuk penyesuaian anggaran untuk mengakomodasi pembiayaan penghasilan PPPK Paruh Waktu di tengah keterbatasan keuangan daerah.

Setelah memperoleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Nias Barat mengembalikan TPP ASN ke besaran semula melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

“Ketika sebelumnya kita harus melakukan penyesuaian TPP ASN sebesar 33 persen untuk membantu pembiayaan penghasilan PPPK Paruh Waktu, saya memahami bahwa kondisi tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh ASN. Karena itu, setelah memperoleh tambahan anggaran dan dilakukan penyesuaian melalui P-APBD Tahun Anggaran 2026, saya mengambil kebijakan untuk mengembalikan besaran TPP ASN seperti semula,” ujar Eliyunus.

Ia mengatakan, mulai hari ini masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sudah dapat mengajukan pembayaran TPP ASN sesuai ketentuan, ketersediaan anggaran, dan kelengkapan administrasi.

Eliyunus meminta seluruh kepala OPD segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar pengajuan pembayaran diproses secara tertib, tepat, dan akuntabel.

“Jangan sampai hak pegawai yang sudah dianggarkan dan memenuhi persyaratan mengalami keterlambatan hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.

Tes Urine dan Integritas Aparatur

Selain soal kesejahteraan, Pemkab Nias Barat melaksanakan tes urine untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen membangun birokrasi yang sehat, disiplin, profesional, dan bebas narkotika.

Menurut Eliyunus, aparatur pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat. Integritas tidak hanya ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga melalui perilaku, kedisiplinan, dan komitmen menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba.

“Kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, sehat, dan berintegritas. Kesejahteraan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Pemerintah memperhatikan hak pegawai, tetapi setiap pegawai juga harus menunjukkan disiplin, kinerja, dan perilaku yang baik,” ujarnya.

Tes urine diharapkan menjadi langkah pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang sehat.

Terbuka Terhadap Kritik

Dalam pidatonya, Eliyunus menegaskan Pemkab Nias Barat terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen publik.

Menurut dia, kritik merupakan bagian dari kontrol demokrasi dan harus menjadi bahan introspeksi serta perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami tidak alergi terhadap kritik. Kritik merupakan bagian dari kontrol publik dan harus menjadi bahan evaluasi. Namun, mari kita melihat pembangunan secara objektif dan berdasarkan fakta. Kami tidak ingin menghabiskan energi untuk saling menyalahkan,” katanya.

Ia menyampaikan, pembangunan daerah membutuhkan tahapan perencanaan, penganggaran, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, kinerja pemerintahan harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan program, realisasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Eliyunus juga menegaskan evaluasi terhadap perangkat daerah akan terus dilakukan. Setiap OPD dituntut bekerja berdasarkan target, mempercepat program prioritas, meningkatkan koordinasi, serta memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Visi CERAH-BERSINAR

Seluruh kebijakan tersebut, menurut Eliyunus, merupakan bagian dari komitmen mewujudkan visi Nias Barat CERAH-BERSINAR: Cerdas, Sejahtera, dan Sehat.

Pemkab Nias Barat terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat melalui pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan.

“Kalau dahulu para pahlawan berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, maka perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan berbagai persoalan pembangunan. Kita harus bekerja lebih keras, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab,” ujar Eliyunus.

Ia mengajak seluruh aparatur tidak menjadikan jabatan sebagai fasilitas, melainkan sebagai amanah untuk melayani masyarakat.

“Mari kita tinggalkan perbedaan, perkuat persatuan, dan bersama-sama membangun Nias Barat yang lebih baik. Nias Barat CERAH-BERSINAR harus kita wujudkan melalui kerja nyata, bukan hanya kata-kata,” pungkasnya. (KZ)