Massa Aksi Damai Bela Sekda Tebingtinggi dan Tolak Politisasi JabatanMassa Aksi Damai Bela Sekda Tebingtinggi dan Tolak Politisasi JabatanMassaAksiDamaiBelaSekdaTebingtinggidanTolakPolitisasiJabatan

Tebingtinggi,(Beritasore.co.id): Puluhan pemuda yang tergabung dengan Jaringan Intelektual Anti Korupsi Provinsi Sumatera Utara bersama DPD MPR Kota Tebing Tinggi menyatakan dukungan terhadap Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, dan menolak politisasi jabatan di lingkungan birokrasi Pemko Tebingtinggi.

Dukungan tersebut disampaikan dalam aksi damai di depan Kantor Wali Kota Tebing Tinggi, Kamis (21/5/2026).

Dalam aksi itu, perwakilan organisasi menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada pihak Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

“Kami memandang Bapak Erwin Suheri Damanik sebagai ASN yang bertugas menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi,” ujar Ahmad Fahrezi juru bicara aksi .

" Bahwa jabatan Sekretaris Daerah harus diisi berdasarkan “kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan karena kepentingan politik kelompok tertentu.”kata mereka.

Mereka juga menolak “segala upaya mutasi, pemberhentian, atau pergantian Sekda yang tidak didasarkan pada evaluasi kinerja dan ketentuan hukum yang berlaku.” Menurut mereka, “praktik politisasi jabatan hanya akan melemahkan birokrasi dan merugikan masyarakat.”

Dalam pernyataan sikapnya, Jaringan Intelektual Anti Korupsi Sumut dan DPD MPR Tebing Tinggi mendesak Pemko Tebing Tinggi untuk “konsisten menerapkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan sistem merit dalam setiap proses mutasi dan promosi jabatan.”

“Biarkan birokrasi bekerja profesional melayani masyarakat,” lanjut pernyataan tersebut.

Aksi ini disebut berjalan “damai dan konstitusional.” Pihaknya menegaskan bahwa kegiatan ini “bukan bentuk pembelaan terhadap pribadi, tetapi pembelaan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari intervensi politik.”

“Kami berharap Wali Kota, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Tebing Tinggi mendengar suara masyarakat sipil. Jagalah birokrasi agar tetap netral, kuat, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Fahrezi.(Yan)