Komisi IV DPRD Kota Medan Desak Dinas SDABMBK Fokus Atasi BanjirKomisi IV DPRD Kota Medan Desak Dinas SDABMBK Fokus Atasi BanjirKomisiIVDPRDKotaMedanDesakDinasSDABMBKFokusAtasiBanjir

MEDAN (beritasore.co.id): Komisi IV DPRD Medan meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan untuk fokus pada penanganan banjir dan genangan air yang masih menjadi persoalan serius di Kota Medan. Normalisasi sungai dan drainase diminta menjadi program prioritas.

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, saat memimpin Rapat Evaluasi Triwulan II bersama Dinas SDABMBK di ruang Komisi IV Gedung DPRD Medan, Senin (21/9/2026).

Rapat dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV lainnya, yakni Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P. Napitupulu, dan Lailatul Badri. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Air Hardi Sibarani beserta staf.

Paul mengatakan, persoalan banjir dan genangan di sejumlah titik di Kota Medan sudah sangat meresahkan. Hujan dengan intensitas ringan saja sudah menimbulkan banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan air masuk ke dalam rumah warga.

"Parit-parit harus dinormalisasi. Begitu juga saluran yang sudah terpasang U-Ditch harus dipastikan lancar. Dinas harus rutin melakukan pencucian drainase dan memastikan sedimen bersih dari gorong-gorong," ujar Paul yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ia menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun-tahun berikutnya dengan perencanaan yang terukur. Dinas SDABMBK diminta memetakan sumber masalah dan langkah penanganannya.

"Tentu solusinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada perencanaan yang terukur dan bertahap. Namun dalam lima tahun ke depan harus terlihat penyelesaiannya," tegasnya.

Menurut Paul, Dinas SDABMBK perlu meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

Pada kesempatan yang sama, Paul bersama Lailatul Badri dan Renville P. Napitupulu juga menyarankan agar pengerjaan proyek infrastruktur dimulai sejak awal tahun. Proses tender diminta dipercepat agar tidak menumpuk di akhir tahun.

"Jika tender dilakukan lebih awal, pengerjaan proyek tidak terburu-buru. Kalau dikerjakan di akhir tahun, kualitasnya pasti buruk karena kejar tayang. Jika dikerjakan awal atau pertengahan tahun, mutunya akan lebih berkualitas dan terhindar dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)," terangnya.

Menanggapi saran tersebut, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi menyambut baik masukan dari DPRD. Ia berkomitmen untuk mengupayakan lelang proyek tahun anggaran 2027 dimulai pada Februari.

"Bahkan untuk pemasangan U-Ditch, kami berkomitmen mengerjakannya lebih awal. Masukan dan saran dewan akan menjadi kajian teknis kami," kata Khairul.

Terkait Silpa, Khairul menegaskan pihaknya akan berupaya maksimal untuk menghindarinya. (MZ)