Kolaborasi Makin Luas, Kerja Sama Daerah Pemprov Sumut Naik 100%Kolaborasi Makin Luas, Kerja Sama Daerah Pemprov Sumut Naik 100%KolaborasiMakinLuas,KerjaSamaDaerahPemprovSumutNaik100%

MEDAN (beritasore.co.id): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak melalui peningkatan kerja sama daerah.

Hingga akhir Oktober 2026, jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut mencapai 38 kerja sama atau meningkat 100% dibandingkan tahun 2025, yang tercatat sekitar 18 kerja sama.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Ahmad Yamin pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/11/2026).

“Kita tahu saat ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu kolaborasi dengan semua pihak.

Maka, solusi yang terbaik untuk mewujudkan tersebut dilakukan dengan kerja sama. Peran kerja sama ini sangat strategis dalam rangka mewujudkan ataupun melaksanakan pembangunan Sumatera Utara,” katanya.

Menurut Yamin, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berperan memfasilitasi dan mengoordinasikan potensi organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan (stakeholder), hingga pihak swasta yang memiliki inisiatif maupun berkomitmen untuk berkolaborasi dalam pembangunan Sumut.

Berbagai langkah percepatan juga dilakukan agar peluang kerja sama dapat direalisasikan secara optimal.

“Tidak hanya kerja sama antar daerah, kerja sama kawasan, itu beberapa bulan yang lalu juga dengan IMT-GT.

Kami juga dari biro pemerintahan dan otonomi daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan tersebut,” kata Yamin.

Selain memperluas jejaring kolaborasi, Pemprov Sumut juga memperkuat mekanisme pengawasan dan tindak lanjut kerja sama daerah.

Salah satunya dengan mencantumkan klausul batas waktu enam bulan dalam dokumen kerja sama, sehingga setelah proses pengadaan, kerja sama tersebut harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS).

Yamin menyebutkan, klausul tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan atau sekadar memiliki dasar hukum, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata.

Meski demikian, terdapat pula sejumlah pihak yang sejak awal mengajukan kerja sama sekaligus dengan PKS.

“Salah satu contohnya adalah RS Jiwa yang bekerja sama dengan universitas negeri dan swasta di Medan dan luar Medan.

PKS menjadi payung hukum bagi mahasiswa kedokteran yang menjalani praktik dan memberi kontribusi,” kata Yamin.(lin).