Ketua FPRB Aceh Tamiang Minta Warga Tak Sebar Video Banjir LamaKetua FPRB Aceh Tamiang Minta Warga Tak Sebar Video Banjir LamaKetuaFPRBAcehTamiangMintaWargaTakSebarVideoBanjirLama

KUALASIMPANG (beritasore.co.id): Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Aceh Tamiang, Erwan, mengimbau penggiat media sosial agar tidak menyebarkan video banjir lama seolah-olah kejadian terkini. Penyebaran dokumentasi lama tanpa keterangan waktu dan lokasi dinilai dapat memicu kepanikan di tengah masyarakat.

Imbauan itu disampaikan Erwan menyusul banjir yang mulai melanda sejumlah wilayah di Aceh Tamiang di tengah cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan, Sabtu (14/11/2026).

"Jangan sampai dokumentasi banjir tahun lalu kembali disebarkan seolah-olah merupakan kondisi terkini. Informasi yang keliru dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat," kata Erwan.

Ia menegaskan, masyarakat tetap boleh membagikan informasi banjir secara langsung atau real time. Namun, setiap unggahan wajib disertai keterangan tanggal, waktu, dan lokasi pengambilan gambar atau video agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut Erwan, media sosial seharusnya menjadi sarana informasi cepat dan akurat dalam situasi darurat. Dokumentasi aktual dari lapangan juga dapat membantu pemerintah dan petugas memantau perkembangan wilayah terdampak.

Karena itu, ia meminta masyarakat menjadikan akun resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan instansi terkait sebagai rujukan utama informasi kebencanaan.

Siaga Darurat hingga 31 Januari 2027

Imbauan tersebut sejalan dengan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Status siaga berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 sebagai antisipasi bencana akibat cuaca ekstrem.

Menindaklanjuti kebijakan itu, Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Purn) Drs. Armia Pahmi, M.H., menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana.

Setiap kejadian bencana diminta segera dilaporkan dan ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Instansi terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PUPR, dan Satgas PRR Aceh Tamiang, diharapkan memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana agar dapat dikerahkan sewaktu-waktu.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat mewaspadai banjir, tanah longsor, angin kencang, dan dampak cuaca ekstrem lainnya, terutama bagi warga di kawasan rawan bencana.

Masyarakat diminta terus memantau informasi dan peringatan dini dari pemerintah serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Apabila terjadi kondisi darurat, warga diharapkan segera melapor kepada aparat kampung atau instansi terkait.

Utamakan Keselamatan

Lebih lanjut, Erwan mengimbau warga di kawasan rawan banjir melakukan antisipasi mandiri. Di antaranya memantau kondisi lingkungan dan ketinggian air, mengamankan dokumen penting dan barang berharga, menyiapkan kebutuhan darurat, serta memastikan anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi.

Warga juga diminta tidak memaksakan diri melintasi jalan atau arus banjir yang membahayakan keselamatan. Apabila petugas menginstruksikan evakuasi, masyarakat diharapkan segera mengikuti arahan tersebut.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Tetap tenang, tingkatkan kewaspadaan, jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, dan ikuti perkembangan situasi melalui kanal resmi pemerintah," ujarnya.

Erwan berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah, relawan, komunitas, dan penggiat media sosial membangun kepedulian bersama dalam menghadapi ancaman bencana.

"Pengurangan risiko bencana bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak ketika banjir datang, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri, menjaga lingkungan, dan menyampaikan informasi yang benar," tuturnya. (hen)