Kelangkaan LPG 3 Kg, Ketua DPRD Nias Desak Pengawasan DiperketatKelangkaan LPG 3 Kg, Ketua DPRD Nias Desak Pengawasan DiperketatKelangkaanLPG3Kg,KetuaDPRDNiasDesakPengawasanDiperketat

NIAS (beritasore.co.id): Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, S.E., mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret menyikapi kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan Sabayuti di sela Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias yang digelar di Ruang Sidang DPRD Nias Lantai II, Jumat (28/8/2026).

Ia menegaskan, kelangkaan LPG 3 kg menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Informasi mengenai kelangkaan tersebut, kata dia, telah beredar luas di tengah masyarakat dan diberitakan sejumlah media.

"Masyarakat kita mengalami kelangkaan LPG subsidi 3 kg. Maka dengan hal itu, saya menegaskan agar Satgas atau pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait hal ini segera melakukan langkah-langkah," tegas Sabayuti.

Selain kelangkaan, Sabayuti juga menyoroti adanya laporan masyarakat terkait dugaan pembatasan kuota LPG 3 kg yang diterima pengecer dari agen atau distributor.

"Ada beberapa pernyataan warga bahwa kuota dari kios pengecer dibatasi oleh agen atau distributor. Beberapa media juga sudah memberitakan hal tersebut," ujarnya.

Atas kondisi itu, DPRD Kabupaten Nias meminta komisi terkait untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait guna memastikan penyebab kelangkaan serta menjamin ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat.

"Secara khusus, atas nama lembaga atau pimpinan DPRD, kami meminta kepada komisi yang membidangi untuk mengambil langkah-langkah bersama pemerintah, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat Kabupaten Nias," tegasnya.

Ia berharap persoalan distribusi LPG 3 kg bersubsidi dapat segera ditangani sehingga masyarakat tidak kesulitan memperoleh gas dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

DPRD Kabupaten Nias juga mendorong agar pengawasan terhadap rantai distribusi LPG 3 kg, mulai dari agen hingga tingkat pengecer, diperketat sehingga subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.(KZ)