Jangan Hanya Sita Ekskavator, Pengamat Minta Tangkap Dalang PETI di TNBGJangan Hanya Sita Ekskavator, Pengamat Minta Tangkap Dalang PETI di TNBGJanganHanyaSitaEkskavator,PengamatMintaTangkapDalangPETIdiTNBG

PANYABUNGAN (beritasore.co.id): Pengamat Hukum Sumatera Utara, Zakaria Rambe, mendesak Balai Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) mengusut tuntas kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Aek Bontar, Kabupaten Mandailing Natal, hingga ke aktor intelektual, pemodal, dan pemilik alat berat.

Desakan itu disampaikan Zakaria menanggapi penyitaan satu unit ekskavator merek Zoomlion oleh Balai TNBG pada Rabu, 11 November 2026. Alat berat tersebut diduga digunakan untuk aktivitas PETI di dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis yang menyebabkan kerusakan kawasan seluas kurang lebih 3 hektare.

"Jangan hanya alat beratnya saja yang diamankan. TNBG harus berani mengungkap dan menangkap pekerjanya, penanggung jawab lapangan, hingga pemodal atau pemilik alat berat Zoomlion yang diamankan itu," kata Zakaria kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Zakaria, penindakan yang hanya menyasar alat berat merupakan pola lama yang tidak menimbulkan efek jera. Ia menilai PETI di Mandailing Natal, khususnya di dalam kawasan konservasi TNBG, sudah berlangsung masif dan terorganisir sehingga tidak mungkin hanya dilakukan oleh pekerja lapangan.

"Ekskavator Zoomlion itu harganya miliaran rupiah. Tidak mungkin tidak ada pemodal besar di belakangnya. Siapa pemiliknya? Siapa yang menyuruh? Itu yang harus dibuka terang-terangan ke publik," ujarnya.

Zakaria yang juga advokat senior itu mengingatkan, pelaku perusakan hutan dapat dijerat Pasal 78 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.

"Jika hanya alat yang disita, besok mereka datangkan lagi alat baru. Tapi jika pemodalnya ditangkap dan dipenjarakan, baru ada efek jera," katanya.

Ia juga meminta Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kementerian Kehutanan Wilayah I Sumatera di Medan yang menangani penyidikan kasus tersebut bekerja secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

"Tindakan pengamanan ini kita dukung penuh. Tapi kita ingin penegakan hukum yang berkeadilan, jangan tebang pilih. Bongkar sampai ke akar-akarnya," pungkas Zakaria yang juga Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian Sumatera Utara (JAMPI Sumut).

Hingga berita ini diterbitkan, Balai TNBG dan Gakkum Kehutanan belum memberikan keterangan resmi terkait identitas pemilik ekskavator maupun perkembangan penyidikan kasus tersebut. (Kdr)