HMI Cabang Langkat Minta Polemik RDP DPRD Tak Digiring Jadi Penghakiman SepihakHMI Cabang Langkat Minta Polemik RDP DPRD Tak Digiring Jadi Penghakiman SepihakHMICabangLangkatMintaPolemikRDPDPRDTakDigiringJadiPenghakimanSepihak

STABAT (beritasore.co.id): Memanasnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Langkat dengan sejumlah organisasi mahasiswa mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat.

HMI meminta polemik tersebut tidak digiring menjadi penghakiman sepihak terhadap anggota DPRD.

Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Langkat, Wahyu Ramadhan, menegaskan bahwa RDP adalah forum resmi yang harus menjadi ruang dialog yang setara antara mahasiswa, masyarakat, dan wakil rakyat.

"RDP adalah forum dialog, bukan ruang untuk menghakimi salah satu pihak," ujar Wahyu, Minggu (30/8/2026).

Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial terhadap pemerintah dan DPRD. Namun, kritik tersebut harus tetap berada dalam koridor etika dialog. Di sisi lain, anggota DPRD juga memiliki hak yang sama untuk merespons dan memberikan klarifikasi atas setiap persoalan yang disampaikan.

“Kami mendukung teman-teman mahasiswa menyampaikan kritik dan aspirasi. Tetapi jangan sampai kritik kemudian diposisikan seolah-olah DPRD tidak boleh memberikan respons,” tegasnya.

Wahyu juga menyoroti beredarnya potongan video RDP di media sosial yang memicu opini liar di publik. Ia meminta masyarakat melihat persoalan secara utuh dan tidak mudah terprovokasi.

“Jangan sampai potongan video beberapa detik kemudian dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang. Kalau memang ada tindakan anggota DPRD yang dianggap tidak tepat, mari lihat secara utuh, klarifikasi dan evaluasi. Jangan langsung membangun opini seolah-olah seluruh DPRD bersalah,” katanya.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan dan perdebatan dalam RDP adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kritik mahasiswa dan tanggapan DPRD dapat menemukan titik temu untuk kepentingan masyarakat.

"Kami berharap seluruh pihak dapat menurunkan tensi dan kembali fokus pada persoalan utama yang menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Langkat," tutupnya.(bap).