Hasil Bumi Aceh Harus Diolah Untuk Kesejahteraan RakyatHasil Bumi Aceh Harus Diolah Untuk Kesejahteraan RakyatHasilBumiAcehHarusDiolahUntukKesejahteraanRakyat

LANGSA (beritasore.co.id): Ketua Umum Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Aceh (HISSA), sekaligus Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Prof Dr Drs Muzakkir Samidan, menegaskan bahwa pengalaman eksploitasi sumber daya alam Aceh pada masa lalu harus menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat agar pengelolaan hasil bumi Aceh benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Muzakkir, keberadaan industri besar seperti LNG Arun, PT Kertas Kraft Aceh (KKA), dan sejumlah perusahaan multinasional lainnya di Aceh Utara selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, sisa-sisa fasilitas industri yang kini terbengkalai menjadi pengingat bahwa kekayaan alam Aceh pernah dieksploitasi secara besar-besaran, sementara masyarakat di sekitarnya belum merasakan manfaat yang sebanding.

“Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa masyarakat Aceh lebih banyak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Efek domino positif yang diharapkan dari keberadaan industri besar belum dirasakan secara maksimal oleh rakyat,” kata Muzakkir dalam keterangannya, Sabtu (6/6).

Ia menilai, penemuan cadangan gas alam di Blok Andaman dan pengelolaan gas alam di Aceh Timur harus menjadi momentum baru untuk memperjuangkan kedaulatan Aceh dalam mengelola sumber daya alamnya.

Menurutnya, gas yang dihasilkan dari wilayah Aceh seharusnya diolah di Aceh sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat.

Muzakkir juga menyoroti pengelolaan gas alam di Aceh Timur yang selama ini dikelola PT Medco. Ia menilai manfaat yang dirasakan masyarakat dan daerah masih relatif minim dibandingkan dengan potensi sumber daya yang dihasilkan.

“Pemerintah Aceh perlu mempertanyakan sejauh mana manfaat yang diperoleh daerah dari pengelolaan gas tersebut.

Eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu, sementara masyarakat sekitar belum merasakan dampak kesejahteraan yang signifikan,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pengelolaan Gas Blok Andaman tidak mengulangi pengalaman masa lalu. Muzakkir berharap fasilitas LNG Arun dapat kembali dioptimalkan dan gas dari Blok Andaman diolah di Aceh sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Arun harus dihidupkan kembali sebagai pusat pengolahan. Gas Blok Andaman harus diolah di Aceh dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muzakkir mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan pengalaman pengelolaan sumber daya alam di masa lalu sebagai landasan memperkuat komitmen bersama dalam memperjuangkan hak-hak Aceh atas kekayaan alam yang dimiliki.

Ia juga menaruh harapan besar kepada Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar tetap konsisten memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh.

“Rakyat Aceh berharap pemerintah tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan politik.

Pemerintah Aceh harus bermartabat dan berdaulat dalam pengelolaan Gas Blok Andaman serta melakukan pembenahan terhadap pengelolaan gas di Blok Julok Aceh Timur agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(wsp)