Harga Ayam Potong Tembus Rp60 Ribu, DPRD Medan Ingatkan Jangan Tunggu Warga MenjeritHarga Ayam Potong Tembus Rp60 Ribu, DPRD Medan Ingatkan Jangan Tunggu Warga MenjeritHargaAyamPotongTembusRp60Ribu,DPRDMedanIngatkanJanganTungguWargaMenjerit

MEDAN (beritasore.co.id): Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menyoroti kenaikan harga bahan pokok di Kota Medan yang kian membebani masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah lonjakan harga ayam potong yang kini tembus Rp60.000 per kilogram.

Menurut Afandi, kenaikan harga ayam potong tidak bisa dianggap sepele. Komoditas tersebut merupakan sumber protein utama yang dikonsumsi hampir seluruh rumah tangga setiap hari.

"Kenaikan harga ayam potong yang mencapai Rp60 ribu per kilo ini sangat drastis dan tentu membebani masyarakat," ujar Afandi, Minggu (7/9).

Afandi menjelaskan, dampak kenaikan tidak hanya dirasakan konsumen rumah tangga, tetapi juga merembet ke pedagang makanan, warung nasi, hingga pelaku UMKM kuliner akibat melonjaknya biaya bahan baku.

"Kalau harga ayam naik drastis, pedagang serba salah. Mau menaikkan harga jual, pembeli keberatan. Tidak dinaikkan, keuntungan mereka tergerus. Dampaknya berantai," katanya.

Ia menyayangkan lemahnya pengawasan harga oleh Pemerintah Kota Medan. Seharusnya, kata dia, Pemko melalui dinas terkait melakukan pemantauan rutin terhadap harga dan ketersediaan pangan di lapangan, bukan baru bergerak setelah ada keluhan warga.

"Pemerintah harus hadir dan cepat tanggap. Jangan setelah masyarakat berkoar-koar baru sibuk merespons. Jangan seperti pemadam kebakaran, baru sibuk memadamkan api setelah api membesar," tegas politisi tersebut.

Afandi mendesak Pemko Medan untuk menelusuri akar persoalan kenaikan harga, tidak hanya di tingkat pedagang. Rantai pasok mulai dari peternak, distributor, hingga pasar harus diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti, apakah karena pasokan berkurang, biaya produksi dan distribusi naik, atau ada persoalan distribusi.

"Dinas terkait harus turun langsung ke lapangan. Cek harga di pasar, cek ketersediaan, dan distribusinya. Jangan hanya menunggu laporan," ujarnya.

Selain itu, ia meminta Pemko memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, peternak, distributor, dan pedagang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Jika diperlukan, Afandi mendorong intervensi pasar seperti operasi pasar dan pasar murah sebagai solusi jangka pendek, namun harus dibarengi pembenahan pasokan secara menyeluruh.

"Pengendalian harga pangan jangan sporadis atau hanya menjelang momentum tertentu. Harus rutin. Yang terpenting adalah mencegah kenaikan sejak awal, bukan baru sibuk operasi pasar setelah harga sudah tinggi dan tidak terkendali," pungkasnya.

(MZ)