Haq Ka Pani: Merebut Kembali Bagian Air India Yang Menjadi HaknyaHaq Ka Pani: Merebut Kembali Bagian Air India Yang Menjadi Haknya
Redaksi
Selasa, 30 Juni 2026 - 8.27 PM WIB
19
Reading Comfort
adjust the font size
Oleh: Atul Jain, Mantan Ketua Komisi Air Pusat (Central Water Commission)
Pernyataan Yang Terhormat Perdana Menteri pada Hari Kemerdekaan tahun lalu bahwa “Haq ka pani akan melayani para petani India” menandai perubahan yang menentukan dalam pendekatan India terhadap Perairan Indus.
Jauh dari merupakan suatu penyimpangan,hal tersebut merupakan koreksi yang sudah lama tertunda terhadap sikap pengekangan historis yang secara tidak proporsional merugikan India sekaligus memungkinkan penyalahgunaan yang terus-menerus di
wilayah hilir.
Hal ini menandakan bahwa India tidak akan lagi membiarkan bagian air yang menjadi haknya tidak dimanfaatkan secara optimal dan terbuang sia-sia sementara para petaninya sendiri menghadapi kelangkaan.
Ketika Indus Waters Treaty ditandatangani pada tahun 1960, India sebagai negara hulu, membuat konsesi yang luar biasa dengan menyetujui untuk membatasi dirinya hanya pada sekitar 20 persen dari total air sistem Indus, sementara mengalokasikan bagian yang sangat besar yaitu 80 persen, kepada Pakistan.
Keputusan ini mencerminkan itikad baik yang luar biasa. Harapannya adalah bahwa kemurahan hati tersebut akan diimbangi dengan perilaku yang bertanggung jawab dan semangat kerja sama. Namun, selama beberapa dekade berikutnya, semangat
tersebut tidak pernah dibalas.
Pernyataan Yang Terhormat Perdana Menteri juga harus dilihat dengan latar belakang tindakan terorisme lintas batas yang berulang kali berasal dari Pakistan dan telah merusak kepercayaan. Kenyataan yang telah berlangsung lama, sebagaimana tercermin dalam ungkapan “darah dan air tidak dapat mengalir bersama”, kini tidak lagi sekadar retorika.
Insiden seperti serangan teror Pulwama, bersama dengan serangan-serangan lainnya di Lembah Kashmir, termasuk di wilayah Pahalgam, telah menunjukkan bagaimana
permusuhan yang berkelanjutan melemahkan fondasi utama tempat pengaturan kerja
sama seperti Perjanjian tersebut bertumpu.
Tidak ada perjanjian, sebaik apa pun dirancang, yang dapat tetap terlepas dari keruntuhan total kepercayaan. Pada tingkat struktural, Perjanjian itu sendiri
mengandung ketidakseimbangan yang semakin lama semakin sulit dipertahankan.
Perjanjian tersebut memberlakukan pembatasan yang cukup besar terhadap penggunaan air yang dialokasikan kepada India, namun tidak menetapkan kewajiban
yang sepadan kepada Pakistan untuk membenarkan kebutuhannya atau memastikan pemanfaatan air secara efisien.
Hal ini tercermin dalam inefisiensi yang meluas, kehilangan air dalam sistem irigasi
(diperkirakan sekitar 47 MAF), kapasitas penyimpanan yang tidak memadai, serta pengelolaan air yang buruk di pihak Pakistan, yang menyebabkan volume besar air Sungai Indus (hingga 35 MAF) mengalir ke Laut Arab tanpa dimanfaatkan.
Sementara itu, India telah menanggung konsekuensi dari sikap pengekangan tersebut. Wilayah-wilayah seperti Rajasthan dan Haryana tetap mengalami tekanan ketersediaan air, sementara potensi pertanian mereka terhambat meskipun tersedia air yang secara sah berhak dimanfaatkan oleh India. Ketidakseimbangan inilah yang secara tepat
ingin diperbaiki oleh pernyataan tersebut.
“Haq ka pani”, oleh karena itu, adalah tentang pemanfaatan yang menjadi hak secara sah—bukan penyangkalan. India menegaskan bahwa setiap tetes air dari sistem Sungai Indus kini akan dimanfaatkansecara produktif untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangunan.
Proyek-proyek India di Sungai-Sungai Barat, termasuk Baglihar dan Salal, menyoroti dimensi lain dari tantangan tersebut. Seiring waktu, sedimentasi telah mengurangi efisiensi dan kapasitas penyimpanan kedua proyek tersebut.
Operasi pembilasan sedimen (flushing), yang sangat penting untuk menjaga keselamatan bendungan dan kinerjanya, tertunda selama bertahun-tahun akibat keberatan yang tidak berdasar serta hambatan prosedural yang diciptakan oleh Pakistan.
Kebutuhan yang pada akhirnya muncul untuk menghilangkan sedimen yang telah terakumulasi semakin menegaskan besarnya dampak dari penundaan tersebut.
Ke depan, pendekatan India akan memprioritaskan intervensi teknis yang tepat waktu dan mutakhir, tanpa terus disandera oleh manuver politik yang berniat buruk dan hiperbolis yang disamarkan sebagai perbedaan teknis.
Pesan yang lebih luas sangat jelas. Pertama, India akan memanfaatkan sepenuhnya bagian air yang secara sah menjadi haknya di wilayah-wilayah yang mengalami tekanan ketersediaan air. Kedua, India tidak lagi akan menerima suatu kerangka kerja di mana inefisiensi dan pemborosan dibiarkan tanpa pengawasan di satu pihak
Sementara pembatasan yang bersifat artifisial dan tidak ilmiah berupaya dipaksakan kepada pihak lainnya. Ketiga, India akan menegaskan otonomi teknisnya dengan memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur terus berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini dan praktik terbaik internasional.
Hal ini bukan merupakan penolakan terhadap prinsip-prinsip hukum kebiasaan apa pun; melainkan merupakan respons terhadap rusaknya pilar-pilar fundamental yang menjadi dasar Perjanjian. Ketika janji-janji yang menopang suatu Perjanjian dilanggar oleh permusuhan, terorisme, misinformasi, dan penyalahgunaan, maka penyesuaian kembali menjadi sesuatu yang tidak terelakkan.
Selama beberapa dekade, India telah menunjukkan kesabaran, bahkan dengan menanggung biaya nyata terhadap pembangunannya sendiri.
Era tersebut kini bergeser menuju era yang lebih mengedepankan kejelasan dan keseimbangan. “Haq ka pani” merupakan komitmen yang sudah lama tertunda bahwa air India akan dimanfaatkan untuk rakyatnya, para petaninya, dan masa depannya.
Meskipun sejumlah pihak yang berkepentingan mungkin berupaya menggambarkannya secara keliru sebagai suatu ancaman, hal tersebut tidak lain merupakan koreksi arah yang diperlukan dalam menghadapi konteks yang terus berubah. (***)
Topik
No topics for this article yet.
Berita Terkait
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda