Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan Ingatkan Pemko, APBD Harus Tepat SasaranFraksi Gerindra DPRD Kota Medan Ingatkan Pemko, APBD Harus Tepat SasaranFraksiGerindraDPRDKotaMedanIngatkanPemko,APBDHarusTepatSasaran

MEDAN (beritasore.co.id): Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan mengingatkan Pemerintah Kota Medan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada skala prioritas.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung, dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Medan TA 2027 di Gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).

"APBD bukan sekadar dokumen administratif, kumpulan angka, atau formalitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah instrumen politik anggaran dan wajah keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya," ujar Dame Duma.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki, H. Zulkarnaen, S.Kom., dan Hadi Suhendra. Rapat difasilitasi Plt. Sekwan Erisda Hutasoit dan Andreas Willy Simanjuntak serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas bersama pimpinan OPD.

Menurut Dame Duma, pembahasan APBD 2027 tidak boleh hanya berkutat pada besaran anggaran, tetapi harus menjawab pertanyaan yang lebih substansial: mengapa anggaran sebesar itu, apa dasar perhitungannya, apa hasil yang ditargetkan, siapa penerima manfaatnya, dan apa ukuran keberhasilannya.

Fraksi Gerindra menyoroti struktur Ranperda APBD 2027 yang memproyeksikan pendapatan Rp 6,98 triliun, belanja Rp 7,16 triliun, dan pembiayaan Rp 175 miliar. Gerindra meminta Pemko menjelaskan dasar rasional perubahan ruang fiskal tersebut, apakah karena efisiensi, kebijakan transfer pusat, atau ketidakmampuan OPD dalam merealisasikan anggaran.

Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gerindra meminta Pemko tidak menjual optimisme di atas kertas.

"Jangan membuat target terlalu rendah agar mudah dicapai, dan jangan pula terlalu tinggi tanpa dasar hanya agar APBD terlihat sehat. Buka potensi PAD riil, termasuk piutang pajak yang belum tertagih, potensi reklame, parkir, pajak hotel, restoran, hiburan, PBB-P2, BPHTB, hingga kontribusi digitalisasi," tegasnya.

Sorotan juga diberikan pada penanganan banjir. Gerindra meminta adanya peta prioritas yang jelas, seperti berapa kilometer jalan yang dibangun dan diperbaiki, berapa titik drainase yang dituntaskan, serta perbandingan anggaran pemeliharaan versus pembangunan baru.

"Banjir tidak mengenal batas administrasi, jangan ada ego kewenangan. Yang dibutuhkan rakyat bukan siapa yang paling berwenang, tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Jangan ukur keberhasilan dari serapan anggaran 95 persen," ujarnya.

Untuk pengentasan kemiskinan, Gerindra menyarankan agar keberhasilan tidak diukur dari jumlah bantuan yang dibagi, melainkan dari berapa keluarga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan, menjadi mandiri, dan memiliki exit strategy yang jelas.

Fraksi Gerindra juga menyoroti proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang kepada Dinas Perhubungan. Dame Duma mengingatkan agar APBD tidak membiayai proyek yang justru mewariskan kemacetan.

"Keberhasilan BRT harus diukur dari berapa warga yang beralih dari kendaraan pribadi karena lebih nyaman, aman, murah, dan tepat waktu, bukan dari jumlah halte yang dibangun," pungkasnya. (MZ)