Forkopimda Samosir Tegaskan Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak AnakForkopimda Samosir Tegaskan Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak


SAMOSIR (beritasore.co.id): Perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan sinergi lintas sektor.
Untuk itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Samosir melaksanakan kunjungan kerja sekaligus mendukung penguatan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026).
Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, dan Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Samosir Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas P3A dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.
Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta pemangku kepentingan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan mengikuti kegiatan tersebut.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan, pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, yakni kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.
Menurutnya, Bimtek Konvensi Hak Anak sangat penting dan strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip KHA di Kabupaten Samosir.
Ia menekankan empat prinsip dasar KHA, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Seluruh perangkat daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.
Ariston juga menegaskan anak-anak di Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
“Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka haknya harus dijaga dan dipenuhi,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon menyampaikan dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak di Samosir dapat tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri.
Nasip menyatakan DPRD mendukung pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak.
Menurutnya, perhatian terhadap anak harus menjadi prioritas, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang membawa berbagai tantangan bagi generasi muda.
“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.
Dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak juga disampaikan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur Forkopimda tersebut menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu.
Melalui kunjungan kerja dan Bimtek Konvensi Hak Anak ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.
Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak diharapkan semakin nyata, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.(Hfs)






Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda