F-PDIP DPRD Kota Medan Geram, Anggaran Kesehatan Dipangkas, RSUD Krisis DokterF-PDIP DPRD Kota Medan Geram, Anggaran Kesehatan Dipangkas, RSUD Krisis DokterF-PDIPDPRDKotaMedanGeram,AnggaranKesehatanDipangkas,RSUDKrisisDokter

MEDAN (beritasore.co.id): Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyoroti kebijakan Wali Kota Medan dalam penggunaan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran dan tidak berdasarkan skala prioritas. Pemko Medan diminta lebih fokus dan konsisten mengelola sumber daya keuangan secara optimal untuk pembangunan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Medan, Senin (15/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki, H. Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra. Turut hadir Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, para pimpinan OPD Pemko Medan, Plt. Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Andres Willy Simanjuntak.

Menurut Paul, keberhasilan pembangunan Kota Medan dalam tiga tahun terakhir (2024-2026) cenderung stagnan. Kondisi riil di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat menurun drastis yang terlihat dari rendahnya transaksi di pasar tradisional.

"Begitu juga lapangan pekerjaan baru sangat terbatas karena kurangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota Medan. Angka kemiskinan meningkat, dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah," ujarnya.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP secara khusus menyoroti penurunan anggaran urusan kesehatan. Dalam R-APBD Perubahan 2026, anggaran kesehatan turun dari Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.

Penurunan tersebut dinilai mencerminkan kurangnya perhatian Pemko terhadap sektor kesehatan. Padahal, kualitas pelayanan, ketersediaan alat kesehatan, serta tenaga medis dan dokter di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) masih minim.

"Termasuk pelayanan di RSUD dr. Pirngadi Medan dan RSUD H. Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan serius, terutama terkait pengisian dokter spesialis," tegas Paul.

Ia mengingatkan Wali Kota Medan agar konsisten melakukan pengawasan ketat dan menyeluruh terhadap unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemko, seperti Puskesmas dan Pustu.

Fraksi PDIP mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan menurunnya disiplin waktu tenaga medis dan dokter yang bertugas. Selain itu, distribusi obat dan alat kesehatan ke Puskesmas juga kerap terlambat, sehingga pelayanan yang dirasakan warga menjadi berkurang.

Fraksi PDIP juga meminta Pemko memberi perhatian serius terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting, khususnya di kawasan Medan Utara, agar dapat ditangani secara dini.

"Kami mendesak Pemko Medan segera melakukan renovasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti bangunan Puskesmas dan Pustu yang kondisinya sudah memprihatinkan," pungkasnya.(MZ).