Enam Fraksi DPRD Batu Bara Kompak Lanjutkan KUA-PPAS 2027Enam Fraksi DPRD Batu Bara Kompak Lanjutkan KUA-PPAS 2027EnamFraksiDPRDBatuBaraKompakLanjutkanKUA-PPAS2027

BATU BARA (beritasore.co.id): Sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara menyatakan mendukung dan sepakat agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 segera dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hal itu disampaikan Humas DPRD Batu Bara kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (18/8/2026).

Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Jalasmars Sitinjak, SH, menekankan agar hasil kerja pemerintah daerah ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. PDI Perjuangan berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 segera dilakukan agar program pembangunan tahun 2027 dapat dimulai tepat waktu dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Muhammad Safi'i, menyatakan mendukung proses pembahasan sesuai mekanisme perundang-undangan. Fraksi Gerindra akan tetap menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan dengan mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran.

Sementara itu, Fraksi PKS yang dibacakan juru bicaranya, Suminah, mendorong agar nota KUA-PPAS dibahas secara serius, efektif, dan efisien di masing-masing komisi DPRD.

Fraksi PAN melalui Chairul Bariah, S.M, berharap penyusunan KUA-PPAS dilakukan secara transparan dan terbuka.

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) yang disampaikan Suriadi, SH, menyatakan siap membahas dokumen secara mendalam. Fraksi KPN berharap proses pembahasan berjalan konstruktif dan tepat waktu sesuai Permendagri demi terciptanya APBD yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Fraksi Karya Demokrasi Rakyat Indonesia (KDRI) yang dibacakan juru bicaranya, H. Rohadi, S.P., M.H, memberikan lima rekomendasi penting. Di antaranya mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meminta target PAD 2026 dinaikkan minimal Rp27 miliar, serta meminta Pemkab Batu Bara membentuk tim atau satgas khusus untuk mengoptimalkan PAD dari potensi perusahaan yang ada di Batu Bara.

Rapat Paripurna ditutup dengan penyampaian bahwa seluruh pandangan umum fraksi akan dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batu Bara.

Hadir mewakili Bupati, Sekda Batu Bara Rusian Heri, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Batu Bara.

(als)