Empat Fraksi DPRK Setujui Raqan APBK Aceh Tenggara 2027 Senilai Rp1,11 TriliunEmpat Fraksi DPRK Setujui Raqan APBK Aceh Tenggara 2027 Senilai Rp1,11 TriliunEmpatFraksiDPRKSetujuiRaqanAPBKAcehTenggara2027SenilaiRp1,11Triliun

KUTACANE (beritasore.co.id): Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara menyetujui Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Raqan APBK) Tahun Anggaran 2027 menjadi Qanun APBK, Sabtu (14/11).

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRK Aceh Tenggara. Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Tenggara, Dr. Denny Febrian Roza, S.STP., didampingi Wakil Ketua II, Bukhari.

Empat fraksi menyatakan setuju, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Silayakh, Fraksi PAN, dan Fraksi Hanura Perjuangan Bangsa. Persetujuan diberikan setelah pembahasan Raqan APBK 2027 yang dimulai sejak pembukaan sidang paripurna pada Kamis (12/11).

Sebelumnya, Bupati Aceh Tenggara, H.M. Salim Fakhry, menyampaikan pengantar nota keuangan Raqan Qanun APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2027.

Bupati menjelaskan, penyusunan APBK 2027 mengacu pada Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan itu disebutkan, penganggaran dan pengeluaran daerah harus disesuaikan dengan kepastian ketersediaan dana atas penerimaan daerah.

Penyusunan APBK juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRK pada 28 Agustus 2026,” kata Fakhry.

APBK 2027 disusun untuk mendukung visi pembangunan dalam RPJMK Aceh Tenggara 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2025, yakni “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Harmonis, dan Berkelanjutan di bawah Ridha Allah SWT”.

Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, Raqan APBK 2027 difokuskan pada enam prioritas wajib, yaitu pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, belanja infrastruktur dan pelayanan publik, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pemulihan pascabencana banjir bandang, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Postur APBK 2027

Dalam nota keuangan, Bupati memaparkan postur APBK 2027 sebagai berikut:

Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.071.507.335.596,00 atau Rp1,07 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp92,334 miliar, meliputi pajak daerah Rp21,263 miliar, retribusi daerah Rp2,852 miliar, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp2,517 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp65,700 miliar. • Pendapatan transfer Rp965,672 miliar, meliputi transfer pemerintah pusat Rp934,391 miliar dan transfer antardaerah Rp31,281 miliar. • Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13,5 miliar.

Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.110.063.660.162,00 atau Rp1,11 triliun.

Belanja itu terdiri atas:

• Belanja operasi Rp837,465 miliar, meliputi belanja pegawai Rp480,725 miliar, belanja barang dan jasa Rp337,946 miliar, belanja hibah Rp15,646 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp3,147 miliar. • Belanja modal Rp33,670 miliar, meliputi belanja modal peralatan dan mesin Rp12,019 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp7,631 miliar, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp12 miliar, belanja aset tetap lainnya Rp1,7 miliar, dan belanja modal aset lainnya Rp315 juta. • Belanja tidak terduga Rp12,2 miliar. • Belanja transfer Rp226,727 miliar.

Dengan postur tersebut, APBK 2027 mengalami defisit atau pembiayaan neto sebesar Rp38,556 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil atau Rp0.

Usai keempat fraksi membacakan pendapat akhir dan menyatakan setuju, pimpinan rapat menskors sidang untuk menunggu hasil evaluasi Gubernur Aceh. Sidang dilanjutkan dengan penandatanganan bersama antara Bupati selaku pihak pertama dan unsur pimpinan DPRK selaku pihak kedua.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Tenggara, Yusrizal, S.T., para asisten, Sekretaris Dewan, M. Hatta Desky, S.E., kepala OPD, Kepala Badan Keuangan, Syukur Selamet Karo-karo, S.E., Ak., para camat, dan kepala puskesmas.(aie).