DPRD Medan Minta Satpol PP Segel Bengkel Tekun Jaya, Izin Gudang Dipakai Jadi BengkelDPRD Medan Minta Satpol PP Segel Bengkel Tekun Jaya, Izin Gudang Dipakai Jadi BengkelDPRDMedanMintaSatpolPPSegelBengkelTekunJaya,IzinGudangDipakaiJadiBengkel

MEDAN (beritasore.co.id): Komisi IV DPRD Kota Medan meminta Satpol PP Kota Medan segera menyegel Bengkel Tekun Jaya di Jalan Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Permintaan itu disampaikan karena bangunan tersebut ditemukan melanggar sejumlah aturan saat peninjauan lapangan, Selasa (10/11/2026).

Peninjauan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota Komisi IV Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda. Turut hadir aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, dan Dinas Perkimcikataru.

Dari hasil peninjauan, Komisi IV menemukan izin bangunan tidak sesuai dengan fungsinya. Izin yang dikantongi pemilik adalah izin gudang, tetapi bangunan tersebut dibangun dan dioperasikan sebagai bengkel.

Selain itu, bangunan tersebut juga tidak memiliki gang kebakaran dan melanggar sempadan jalan. Bangunan menyerobot rooilijn, ruang yang seharusnya menjadi ruang jalan dan ruang keselamatan warga.

"Ini bukan sekadar salah administrasi. Ini salah fungsi, salah izin, dan salah pengawasan," tegas Paul.

Menurut Paul, pelanggaran tersebut tidak hanya membahayakan warga sekitar, tetapi juga berpotensi menyebabkan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pasalnya, retribusi yang dibayarkan tidak sesuai dengan fungsi bangunan yang sebenarnya.

Paul juga menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat kelurahan. Ia meminta lurah dan perangkat kelurahan lebih proaktif mengawasi bangunan di wilayahnya, tanpa harus menunggu laporan warga atau kunjungan DPRD.

"Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi," ujarnya.

Bengkel Tekun Jaya diketahui milik seorang warga bernama Alung. Komisi IV menegaskan, bangunan tersebut tidak boleh dibiarkan beroperasi begitu saja di tengah permukiman warga sebelum seluruh pelanggarannya ditindaklanjuti sesuai aturan. (MZ)