DPRD dan Pemkab Nias Barat Sepakati KUA-PPAS APBD 2027DPRD dan Pemkab Nias Barat Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

LAHOMI (beritasore.co.id): Pemerintah Kabupaten Nias Barat bersama DPRD Kabupaten Nias Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Barat di Lahomi, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Kevin K.P. Waruwu, S.H., dan dihadiri Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si.
Rapat tersebut mengagendakan tiga hal, yakni penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, serta penyampaian Nota Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Dalam sambutannya, Bupati Eliyunus Waruwu mengatakan kesepakatan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS harus memperhatikan dinamika kondisi makroekonomi di tingkat nasional, provinsi, dan daerah, serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan Kabupaten Nias Barat.
“Setiap kebijakan penganggaran harus diarahkan pada penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Bupati.
Ia berharap dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mampu menjawab tantangan dan kebutuhan riil daerah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan sinergi selama proses pembahasan. Ia menilai kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan yang intensif serta wujud komitmen kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan tahapan penyusunan anggaran berikutnya.
Selanjutnya, Bupati menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar menjadikan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing perangkat daerah.
Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat selaras dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
(KZ)






Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda