Delapan Catatan Kritis F-PKS untuk P-APBD Medan 2026Delapan Catatan Kritis F-PKS untuk P-APBD Medan 2026DelapanCatatanKritisF-PKSuntukP-APBDMedan2026

MEDAN (beritasore.co.id): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyampaikan delapan catatan penting terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.

Catatan tersebut disampaikan juru bicara FPKS, dr. H. Ade Taufik, Sp.OG, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap R-P-APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).

FPKS menilai ada sejumlah perubahan angka anggaran yang perlu dijelaskan secara rinci dan transparan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati, pendapatan daerah naik Rp343,284 miliar atau 5,05 persen menjadi Rp7,138 triliun. Belanja daerah naik Rp780,420 miliar atau 12,30 persen menjadi Rp7,13 triliun. Sementara pembiayaan netto bertambah Rp487,136 miliar menjadi Rp592,210 miliar.

Namun di balik kenaikan tersebut, FPKS menemukan sejumlah kejanggalan. Berikut delapan catatan FPKS:

1. Target PAD Turun Rp229 Miliar

FPKS mempertanyakan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp229,483 miliar atau 5,59 persen. Penurunan ini dinilai signifikan dan membutuhkan penjelasan dasar perhitungan serta strategi pencapaiannya.

2. Pajak Opsen BBNKB Anjlok Rp105 Miliar

Target pajak opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turun drastis sekitar Rp105,909 miliar. FPKS meminta Pemko menjelaskan acuan pengurangan dan dampaknya terhadap pendapatan daerah.

3. Dana Bagi Hasil Pajak Naik Tak Wajar

Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak justru melonjak Rp199,363 miliar menjadi Rp292,890 miliar. FPKS meminta transparansi dasar perhitungan kenaikan tersebut agar perencanaan anggaran lebih akurat.

4. Persoalan Banjir Belum Tuntas

FPKS menyoroti banjir yang masih terjadi di sejumlah titik saat hujan deras. Fraksi ini menagih langkah konkret dan terukur Pemko Medan dalam penanganan banjir.

5. Sulitnya Lapangan Kerja

Semakin sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan di tengah bertambahnya angkatan kerja menjadi perhatian. FPKS mendorong Pemko menghadirkan program pelatihan keterampilan (skill) terutama bagi lulusan SMA yang tidak kuliah dan lulusan perguruan tinggi yang baru memasuki dunia kerja.

6. Harga Pangan Naik, Daya Beli Turun

Ketidakstabilan ekonomi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk ayam potong. FPKS mendesak Pemko segera mengambil langkah pengendalian harga untuk menjaga daya beli masyarakat.

7. Tagih Komitmen 35 Persen untuk Medan Utara

FPKS menagih komitmen kesepakatan KUA-PPAS yang menyebut 35 persen belanja pembangunan diprioritaskan untuk wilayah Medan bagian Utara. FPKS meminta rincian program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam R-P-APBD 2026 untuk memenuhi janji tersebut.

8. Potensi SiLPA Membengkak

Dengan kenaikan anggaran yang cukup besar di masing-masing OPD, FPKS mempertanyakan kesiapan Pemko dalam pelaksanaan. Jangan sampai hanya menjadi dokumen dan kembali menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) besar seperti tahun sebelumnya.

"Kami berharap P-APBD ini tidak hanya optimal di atas dokumen, tetapi pelaksanaannya juga riil dan terlaksana dengan baik untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Medan," pungkas Ade Taufik. (MZ)