Bupati Asahan Teken Komitmen Bersama Pencegahan KorupsiBupati Asahan Teken Komitmen Bersama Pencegahan KorupsiBupatiAsahanTekenKomitmenBersamaPencegahanKorupsi

ASAHAN (beritasore.co.id): Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menandatangani Komitmen Bersama perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan dilakukan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).

Berdasarkan rilis resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Asahan, rakor yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi serta mengantisipasi potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerima pembekalan sekaligus melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan masing-masing.

Kehadiran pimpinan KPK di Sumatera Utara menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk senantiasa menjaga integritas dalam membangun daerah. Pemprov Sumut bersama 33 kepala daerah se-Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

Dalam sambutannya, Pimpinan KPK Johanis Tanak menegaskan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan unsur penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia berharap Kemendagri dapat memperkuat posisi APIP di daerah sehingga mampu menjadi early warning system bagi kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau APIP-nya berkualitas, maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan, sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian. Bila tidak dilaksanakan, barulah ke APH. APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," ujar Johanis.

Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Pimpinan KPK, perwakilan BPKP RI, perwakilan LKPP, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Bupati Asahan beserta seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara, dan Ketua DPRD se-Sumatera Utara. (als)