Bukan Sekadar Proposal, Bupati Nias Barat dan Wamen UMKM Sepakati Aksi Konkret Hingga 2029Bukan Sekadar Proposal, Bupati Nias Barat dan Wamen UMKM Sepakati Aksi Konkret Hingga 2029BukanSekadarProposal,BupatiNiasBaratdanWamenUMKMSepakatiAksiKonkretHingga2029

JAKARTA (beritasore.co.id): Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menurunkan tim khusus ke Kabupaten Nias Barat untuk memetakan potensi unggulan daerah dan menentukan pelaku usaha yang paling siap untuk naik kelas.

Kepastian itu menjadi hasil audiensi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dengan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Audiensi tersebut tidak berakhir sebagai pertemuan seremonial. Kedua pihak sepakat membentuk Focal Point atau Person in Charge (PIC) di masing-masing deputi Kementerian UMKM dan PIC dari Pemkab Nias Barat untuk pembahasan teknis lanjutan.

Deputi Bidang Usaha Mikro menyampaikan tim kementerian akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil, memetakan komoditas dan sentra usaha, serta menentukan prioritas intervensi program.

"Kami ingin programnya konkret. Setelah potensi dipetakan, kita tentukan produk dan UMKM yang paling siap, lalu kita intervensi dari hulu sampai hilir - SDM, produksi, legalitas, pembiayaan, kemitraan hingga pasar," tegas Eliyunus.

Fokus Hilirisasi: Ekonomi Tak Boleh Hanya Jual Bahan Baku

Pemkab Nias Barat membawa visi "Nias Barat UMKM Naik Kelas" dengan fokus utama hilirisasi sumber daya lokal.

Langkah ini mendesak dilakukan. Data PDRB menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 53,51 persen ekonomi Nias Barat, namun industri pengolahan baru 0,24 persen. Artinya, kekayaan alam melimpah belum memberi nilai tambah maksimal.

"Bahan bakunya sudah ada. Yang harus kita bangun sekarang adalah kemampuan mengolah, kualitas produk, merek, sertifikasi, pembiayaan dan akses pasarnya. Nilai tambahnya harus sebanyak mungkin tinggal di Nias Barat," ujar Eliyunus.

Enam klaster prioritas yang diusulkan Pemkab meliputi: kelapa dan turunannya, perikanan dan kelautan, pangan lokal dan kuliner, pariwisata dan ekonomi kreatif, produk kreatif berbasis budaya, serta material lokal kreatif.

Sinkronisasi Data dan Skema SAPA UMKM

Dalam pertemuan, Wamen UMKM memaparkan data Basis Data Tunggal UMKM per 31 Desember 2025 yang mencatat 1.799 unit usaha di Nias Barat, terdiri dari 1.794 usaha mikro dan 5 usaha kecil. Sementara data Pemkab tahun 2026 mencatat sekitar 1.990 pelaku usaha. Perbedaan ini akan disinkronisasi.

Untuk menjawab tantangan UMKM seperti legalitas, sertifikasi, pemasaran digital dan pembiayaan, Kementerian UMKM menyiapkan layanan terintegrasi SAPA UMKM yang mencakup pelatihan, pendampingan, legalitas, pembiayaan, sertifikasi, fasilitasi merek, hingga akses pasar.

Realisasi KUR Rp12,7 Miliar dan Bantuan Pascabencana

Isu pembiayaan juga mengemuka. Hingga 27 Agustus 2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nias Barat mencapai Rp12,7 miliar untuk 221 debitur. Di tingkat Provinsi Sumut, realisasinya Rp11,57 triliun untuk 173.735 debitur.

Eliyunus berharap akses pembiayaan diperluas melalui skema kelompok, kemitraan usaha, dan business matching.

Selain itu, Nias Barat masuk dalam 19 kabupaten/kota di Sumut yang mendapat program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 dengan total anggaran provinsi Rp149,40 miliar.

Khusus Nias Barat, disiapkan Bantuan Presiden sebesar Rp3 juta per usaha untuk 105 pengusaha mikro terdampak, ditambah kemudahan KUR bagi 45 usaha mikro, pembiayaan PNM bagi 47 usaha, pendampingan pembiayaan 15 wirausaha, pemasaran digital 12 usaha, perluasan pasar 24 wirausaha, fasilitasi kemitraan 9 UMKM, dan peningkatan kapasitas produksi 27 wirausaha.

Kawal Hingga 2029

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Nias Barat mengajukan lima usulan strategis agar menjadi lokasi prioritas sinergi program UMKM 2027: dukungan mesin dan peralatan produksi, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi, penguatan KUR dan business matching, serta pembentukan focal point bersama untuk mengawal action plan UMKM Nias Barat 2027-2029.

"Kami tidak ingin audiensi ini selesai sebagai pertemuan seremonial. Ketika tim kementerian turun ke Nias Barat, data, lokasi dan pelaku usaha sudah harus siap sehingga kita bisa langsung masuk ke program yang konkret," kata Eliyunus.

"Ukuran keberhasilan kita bukan berapa kali rapat atau pelatihan dilakukan, tetapi apakah produksi meningkat, pasar bertambah, usaha naik kelas dan pendapatan masyarakat ikut naik," tutupnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Loto Srinaita Ginting, Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Menengah Bagus Rachman, Staf Ahli Menteri Reghi, Staf Khusus Menteri Ahmad Syauqi, Dirut LLP-KUKM Doddy A. Matondang, serta jajaran sekretaris deputi dan tenaga ahli Wamen UMKM.(KZ).