BPK Sumut Mulai PDTT di 13 Daerah, Pemkab Nias Barat Siap Dukung PenuhBPK Sumut Mulai PDTT di 13 Daerah, Pemkab Nias Barat Siap Dukung PenuhBPKSumutMulaiPDTTdi13Daerah,PemkabNiasBaratSiapDukungPenuh

NIAS BARAT (beritasore.co.id): Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyatakan kesiapan penuh mendukung Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Belanja Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., saat mengikuti Entry Meeting Serentak yang digelar secara daring, Senin (21/09/2026).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menjelaskan PDTT kali ini dilaksanakan serentak di 13 entitas. Rinciannya meliputi 1 Pemerintah Provinsi, 11 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 1 pemeriksaan khusus pada BLUD RSUD dr. Pirngadi Kota Medan.

Menurut Paula, pemeriksaan difokuskan pada rincian dan jenis belanja daerah. Cakupannya meliputi seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pembayaran, pencatatan, hingga pemanfaatan hasil belanja.

Ia menambahkan, hasil PDTT ini nantinya akan menjadi bagian dari kalkulasi cakupan (coverage calculation) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada 2025.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Eliyunus Waruwu menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif menyiapkan kelengkapan data dan dokumen pemeriksaan.

"Saya minta seluruh Kepala OPD memberikan perhatian serius terhadap kelengkapan data. Respon cepat dan koordinasi antar perangkat daerah harus dikedepankan, mengingat waktu pemeriksaan yang terbatas," tegas Eliyunus.

Pemkab Nias Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk menyediakan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa agar proses pemeriksaan berjalan tertib, lancar, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan entry meeting tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan OPD lingkup Pemkab Nias Barat dan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.(KZ.).