Abaikan Peringatan, Dua Gedung Usaha di Samosir Kembali DisegelAbaikan Peringatan, Dua Gedung Usaha di Samosir Kembali DisegelAbaikanPeringatan,DuaGedungUsahadiSamosirKembaliDisegel

SAMOSIR (beritasore.co.id): Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menghentikan operasional dua gedung usaha yang tetap beroperasi meski belum mengantongi izin dan sebelumnya sudah diperingatkan.

Penertiban dilakukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Rabu (11/11/2026). Dalam kegiatan itu, tim menempelkan kembali stiker penghentian operasional pada dua bangunan tersebut.

Tim menegaskan, pencabutan atau pemindahan stiker secara sepihak merupakan bentuk ketidakpatuhan dan dapat berujung pada penutupan permanen.

Penertiban ini sekaligus menegaskan bahwa proses pengurusan izin yang sedang berjalan bukan alasan untuk tetap beroperasi. Selama persyaratan belum terpenuhi dan izin belum terbit, kegiatan usaha wajib dihentikan sementara.

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, mengatakan penempelan ulang stiker merupakan tindak lanjut rapat evaluasi tim terpadu.

"Berdasarkan kesepakatan tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," tegas Rikardo usai membacakan hasil rapat evaluasi.

Ia mengimbau pemilik bangunan agar tidak mencabut maupun memindahkan stiker yang telah dipasang. Jika pelanggaran serupa terulang, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta pemilik bangunan yang sedang mengurus izin agar melaporkan perkembangan pengurusannya secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi, agar pemerintah dapat membantu mempercepat penyelesaian.

Menurut Pilippi, pemerintah telah memberi waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya. Namun jika belum menunjukkan kesungguhan, penghentian sementara menjadi langkah yang harus ditempuh agar pemilik lebih fokus menyelesaikan persyaratan.

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ujar Pilippi.

Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan, yakni hotel dan rumah makan, kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan. Satu bangunan lainnya telah mematuhi imbauan pemerintah, dan satu bangunan telah menuntaskan perizinan sehingga diizinkan kembali beroperasi.

Selain itu, Satpol PP dan tim terpadu terus mengawasi 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemkab Samosir juga akan melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penertiban ini bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan untuk memastikan iklim usaha yang tertib, aman, dan berkepastian hukum. Pemkab Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi, sepanjang kegiatan usaha berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasatpol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu. (Hfs)