6 Fraksi DPRD Tebingtinggi Kompak Kritik Pemko Soal APBD Perubahan 20266 Fraksi DPRD Tebingtinggi Kompak Kritik Pemko Soal APBD Perubahan 20266FraksiDPRDTebingtinggiKompakKritikPemkoSoalAPBDPerubahan2026

Tebing Tinggi (beritasore.co.id): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Wali Kota tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (24/9/2026) di Gedung DPRD.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution didampingi Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein.

Hadir Wali Kota Tebing Tinggi H. Irdian Iman Saragih dan Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan, Wakapolres Kompol M. Harris Sihite, Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik, perwakilan Danramil 13 Tebing Tinggi, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat dan lurah se-Kota Tebing Tinggi.

Dalam pandangan umum, enam fraksi menyampaikan masukan dan catatan kritis terhadap struktur Perubahan APBD 2026.

Soroti PAD dan Transparansi Belanja

Fraksi Keadilan Persatuan Pembangunan (KPP) melalui juru bicara Erniwati menyoroti penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini meminta kejelasan target output dan outcome pada setiap penambahan anggaran belanja, serta mempertanyakan gambaran penyertaan modal BUMD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Fraksi Partai Golkar melalui Sri Wahyuni mempertanyakan strategi konkret SKPD pengelola PAD dalam mengejar target hingga akhir tahun. Golkar juga mendorong Pemko Tebing Tinggi memperluas kerja sama (MoU) dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara untuk pemberian jalur khusus atau potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa lokal. Selain itu, Golkar meminta penguatan langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia yang diwakili Martin Machieveli Hutahaean menekankan agar setiap penambahan anggaran dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, penambahan anggaran tidak boleh sekadar perubahan angka, melainkan harus menjadi instrumen perbaikan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penyerapan anggaran untuk menekan SiLPA 2026.

Desak Optimalisasi Transfer Pusat dan ETPD

Fraksi NasDem melalui Abdul Rahman meminta penyerapan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp107 miliar dioptimalkan sesuai peruntukan. Ia juga mendesak percepatan sertifikasi jalan lingkungan yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Hiras Gumanti Tampubolon mendorong akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ia juga menyoroti kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp38 miliar dan rasionalisasi bantuan sosial menjadi Rp400 juta, serta mewacanakan pembentukan BUMD Agrobisnis dan Perikanan Terpadu berbasis pendidikan vokasi serta BUMD pengelola pasar modern, pusat kuliner, dan destinasi wisata kuliner terpadu.

Sementara Fraksi Gerindra melalui Indra Gunawan mengingatkan risiko penurunan PAD di tengah membengkaknya belanja daerah dan tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat.

Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan konstruktif dari DPRD.

Ia berharap pembahasan detail terkait poin-poin tersebut dapat dilanjutkan secara komprehensif pada rapat gabungan komisi bersama kepala daerah sebagai mitra sejajar penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat dan tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Wali Kota. (Yan)