JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengutuk keras peristiwa bentrok antara pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Sihaporas di kawasan Buttu Pangaturan, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Senin pagi (22/9/2025)
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini, seharusnya setiap persoalan tidak diselesaikan dengan tindakan kekerasan, apa lagi saat berhadapan dengan rakyat yang mempertahankan hak atas tanah ulayatnya.
Untuk merespon peristiwa ini, tambah Sugiat Santoso, Komisi XIII DPR RI akan segera turun dan melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui secara utuh persoalan yang terjadi hingga berakhir bentrok dan menyebabkan warga mengalami luka-luka serta kerusakan pada rumah adat, posko, dan beberapa kendaraan milik .
” Kita mengutuk bentrok ini, dan Komisi XII DPR RI dalam waktu dekat akan turun ke lapangan dan memanggil semua pihak terkait, ” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menjawab waspada melalui sambungan telepon, Selasa (23/9.2025).
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri . ” Kita akan memanggil semua pihak dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini jangan berlaut-larut,”tandasnya.
Sebagaimana diberitakan pada Senin pagi, 22 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB terjadi bentrokan antara pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Sihaporas di kawasan Buttu Pangaturan, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, menyebabkan lima warga mengalami luka-luka serta kerusakan pada rumah adat, posko, dan beberapa kendaraan milik warga.
Sebelum bentrok berdarah ini terjadi, pada Selasa (9/9/2025), Komisi XIII DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Direktur Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC) di Gedung DPR RI Jakarta, terkait kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba.
Bentuk TGPF
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan komitmen DPR untuk berpihak pada rakyat dan Komisi XIII sudah menyepakati membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) guna menyelidiki langsung aspirasi dan laporan masyarakat.
“Kami memastikan DPR berpihak kepada rakyat. Apa yang dialami oleh rakyat kawasan Danau Toba tidak boleh terulang pada periode ini. Kami berharap Presiden Prabowo Subianto juga tegas terhadap kejahatan korporasi yang menindas rakyat,” tegas Sugiat dalam RDPU Komisi XIII dengan Direktur Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin (KPKC) di Senayan, Selasa (9/9/2025).
Sugiat juga meminta masyarakat dan organisasi sipil untuk menyerahkan data selengkap mungkin agar DPR memiliki dasar kuat dalam melakukan investigasi.
“Tolong bahan data terkait semua pelanggaran yang dilakukan TPL, baik administratif maupun persoalan HAM, disampaikan kepada kami. Sehingga ketika kami turun, kita punya bahan kuat untuk langkah strategis,” katanya.
Sugiat menegaskan bahwa Komisi XIII akan terus mengawal persoalan ini dan memastikan kolaborasi dengan masyarakat berjalan berkelanjutan.
“Ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Insya Allah ini kolaborasi kita untuk memastikan rakyat kawasan Danau Toba yang bertahun-tahun dikalahkan oleh sistem yang menindas, bisa segera dimenangkan,” pungkasnya, dalam rapat tersebut. (Aya)
