BATUBARA (Berita): Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara disampaikan enam Fraksi terhadap Pandangan Umum Nota Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (RPJP) APBD.TA 2024 dibuka Ketua DPRD Kabupaten Batubara M Syafii SH di ruang Rapat DPRD Senin (16/6/2025).
Fraksi PDI Perjuangan mengambil kesimpulan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2024 dapat dilanjutkan pada tahap Pembahasan ketingkat selanjutnya bersama Tim Pansus yang akan dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Fraksi Gerindra dibacakan Rachel Simanauli Perangin-angin menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus dibentuk pembehasan selanjutnya bersama Tim OPD berharap dilandasi prinsip-prinsip Profesionalisme, Objektif, Taat Asas Dan Bertanggungjawab.
Pandangan Fraksi PKS dibacakan Muhammad Ridwan terkait LKPD Kabupaten Batubara Tahun 2024 menurutnya terlalu panjang untuk disampaikan, maka secara spesifik akan kita bedah bersama dalam Pansus LKPD mendatang.
Pandangan Umum dibacakan Fraksi PAN Suminah Penyampaian Nota Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (RPJP) APBD Tahun Anggaran 2024, berharap untuk segera di lakukan pembahasan ketingkat selanjutnya.Fraksi KDRI dibacakan Syaiful Bahri Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 perlu dibahas DPRD dan segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) APBD Tahun 2025 di lembaga terhormat.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (PKN) dibacakan Syahril Siahaan, APBD Kabupaten Batubara TA: 2024 agar dapat dibahas tepat waktu sesuai amanah Permendagri Nomor: 77 Tahun 2020 mengamanahkan Pembahasan dan Persetujuan Bersama Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.RPJP Pada Paripurna APBD.TA 2024.
Hadir Bupati Kabupaten Batubara dihadiri Asiaten I Edwin Alzrin,SSos, MSi,
Sekretaris DPRD Kabupaten Batubara Izhar Fauzi SH, seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batubara, para OPD dan unsur Forkopimda.(als)
