Unpri Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan DosenUnpri Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen

MEDAN (Beritasore.co.id): Universitas Prima Indonesia (Unpri) menempuh jalur hukum atas dugaan pengaduan palsu yang dilayangkan mantan dosennya, Dr. ATS, ST, MM, ke Polda Sumatera Utara terkait tuduhan manipulasi data dosen.
Langkah tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Unpri, Assoc. Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis, SE., MSM, dalam pertemuan digelar di Medan, Kamis (19/11/2026).
Fajar mengatakan, laporan kepolisian tersebut merupakan langkah institusi dalam merespons tuduhan yang dinilai berpotensi merugikan reputasi, kredibilitas, serta kepercayaan publik terhadap universitas.
Ia menegaskan, Unpri membantah tuduhan manipulasi data yang ditujukan kepada pihak universitas maupun fakultas. Menurutnya, proses administrasi kepegawaian dan pengelolaan data dosen selama ini dilaksanakan berdasarkan prosedur serta ketentuan yang berlaku.
Fajar menjelaskan, Dr. ATS, ST, MM pernah tercatat sebagai dosen di lingkungan Unpri sejak 2018 dan menerima hak kepegawaiannya selama menjalankan status sebagai dosen tetap.
Dalam proses administrasi kepegawaian dan akademik, setiap dosen diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan, di antaranya ijazah, identitas diri, serta dokumen perjanjian kerja.
Dokumen tersebut, kata Fajar, disampaikan oleh dosen yang bersangkutan melalui mekanisme administrasi universitas, baik dalam bentuk digital maupun dokumen pendukung lainnya.
“Dengan demikian, Unpri memiliki dokumentasi administrasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengelolaan data dosen tersebut,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta kepangkatan akademik dilakukan berdasarkan dokumen dan persyaratan yang disampaikan oleh dosen yang bersangkutan.
“Universitas tidak memiliki kepentingan untuk merekayasa atau memanipulasi data dosen,” tegas Fajar.
Sebaliknya, menurutnya, universitas berkepentingan memastikan seluruh data akademik dan kepegawaian tercatat secara benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Selama yang bersangkutan berstatus sebagai dosen tetap, Unpri juga telah memberikan hak-hak kepegawaiannya berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Fajar menyebut setiap dosen memiliki kewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Ia memaparkan, sejak 2025 pihak universitas mencatat adanya persoalan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban akademik mantan dosen tersebut. Pihak fakultas, katanya, telah melakukan pembinaan serta menyampaikan teguran dan peringatan secara berulang.
Namun, karena persoalan tersebut dinilai tidak terselesaikan, pada Februari 2026 universitas melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan dari status dosen tetap sesuai mekanisme dan ketentuan internal yang berlaku.
Fajar kembali menegaskan bahwa pihak fakultas maupun universitas membantah telah melakukan manipulasi data dosen.
Berdasarkan dokumentasi administrasi yang dimiliki, dokumen persyaratan tersebut berasal dari dosen yang bersangkutan dan diserahkan untuk keperluan administrasi kepegawaian serta akademik.
Menurutnya, tuduhan manipulasi data harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan tidak semestinya disampaikan sebagai fakta sebelum didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Unpri, lanjut Fajar, menyerahkan penilaian terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa universitas menghormati kebebasan setiap pihak untuk menyampaikan pendapat maupun menempuh jalur hukum. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak disertai tuduhan yang berpotensi merugikan kehormatan dan reputasi pihak lain.
Melalui laporan resmi bernomor LP 1984/XI/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara, Unpri berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif, profesional, dan transparan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Fajar menyatakan, pihaknya tidak ingin terlibat dalam polemik atau saling menyerang melalui media. Meski demikian, Unpri akan mengambil langkah hukum apabila reputasi dan integritas institusi dinilai dirugikan oleh tuduhan yang tidak benar.
“Unpri akan tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjaga integritas akademik, serta memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya. (aje)






Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda