Shohibul Ansori Siregar: PRSU Perlu Dievaluasi Menyeluruh, Ini Beban Moral PemprovsuShohibul Ansori Siregar: PRSU Perlu Dievaluasi Menyeluruh, Ini Beban Moral PemprovsuShohibulAnsoriSiregar:PRSUPerluDievaluasiMenyeluruh,IniBebanMoralPemprovsu

MEDAN (beritasore.co.id): Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Emas tahun 2026 yang telah berakhir pada Minggu, (2/8/2026) ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Ketidaksuksesan even yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian akan menjadi beban moral Pemrovsu sebagai pengawas dan pendukung pihak pengelola even tersebut Dengan evaluasi menyeluruh jadi kunci kebangkitan PRSU berikutnya. Tidak sesuai dengan target dan perencanaan, ini menjadi beban moral pemerintah Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Bobby Nasution.

Ia menilai even besar dengan Harmoni Emas ke 50 yang didukung Pemerintah Sumatera Utara dan dikelola oleh salah satu Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) itu manajemen pengelolaanya masih buruk

Pengamat Sosial Shohibul Ansori Siregar kepada Berita, Senin, (3/8/2026) menanggapi even Harmoni Emas PRSU ke 50 yang melibatkan dari berbagai lembaga ekonomi, instansi dan lembaga swasta lainnya.

Even yang digelar selama sebulan tersebut masih perlu dibenahi dan masih jauh dari harapan. Baik kualitas, tata kelola manajemennya, informasi publik maupun tekhnologi informasinya

Padahal even ini semestinya menjadi potensi besar sebagai kebanggaan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat Sumatera Utara yang diharapkan setidaknya bisa menjadi tolak ukur secara nasional

"Bahkan saya menilai kurang maksimal dalam merencanakan dan melayani masyarakat, sehingga memunculkan pertanyaan kemampuan manajemen pengelolaannya. Ditambah dengan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari paviliun yang tampil di PRSU," kata Shohibul

Menurut dia, Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) diharapkan tidak sekedar ajang tampil untuk terlibat dalam acara besar yang melibatkan kabupaten/kota, instansi pemerintah maupun lembaga swasta dan lembaga ekonomi lainnya.

PRSU diharapkan memberikan inovasi berkelanjutan, pengetahuan kepada masyarakat luas yang didukung dengan keterbukaan informasi dari setiap produk-produk unggulan oleh Kabupaten/Kota.Begitupun lembaga ekonomi lainya seperti UMKM, Koperasi dan lembaga swasta lainnya yang ikut menyemarakkan PRSU tersebut harus didukung tekhnologi berbasis IT.

"Tidak hanya berupa brosur, cetakan buku kecil, atau yang bersifat manual lainnya," kata Shohibul.

Apalagi, lanjut Shohibul, ini sudah zaman informasi terbuka dan tekhnologi canggih berbasis IT harusnya dengan berbagai inovasi keterbukaan informasi keunggulan produknya harus itu ditampilkan di PRSU.

"Bila setiap tahunnya kabupaten/kota maupun instansi yang ikut bergabung dalam acara promosi tidak bisa memberikan ilmu kepada masyarakat pengunjung, untuk apa itu digelar," ujarnya

Walaupun itu tanpa menggunakan APBD langsung, namun PT PPSU sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang investasinya tetap uang atau aset daerah yang menjadi tanggung jawab Pemrovsu secara khusus, kata Shohibul Ansori Siregar, pengamat Sosial dan kebijakan yang juga dosen senior di Universitas Muhammadiyah Medan ini.

Seharusnya momen even ini memberi nilai tambah bagi pembangunan daerah di Sumatera Utara bukan hanya proyek seremonial tahunan.

Terkait tidak mencapai target, kenapa? karena tidak ada ilmu yang didapat pengunjung dari acara yang digelar tersebut, ungkap Shohibul

Padahal masyarakat luas mengharapkan penjelasan inovasi atau produk turunan berbagai produk yang ditampilkan.

Baik produk-produk yang ditampilkan yang disebut sebagai produk unggulan maupun pengelolaan informasi dalam memahami hasil produk tersebut.

Begitupun program dan arah kebijakan melalui stand atau paviliun instansi pemerintah yang tampil di PRSU tersebut.

Halnya program instansi terkait pemerintah seperti Tarukim membangun tiga juta rumah sebagai programnya, dengan keterbukaan informasi anggaran untuk membangun sebuah rumah itu harus terbuka sampai dengan pembiayaan harga untuk membeli barang-barang bangunannya.

Dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan bantuan pemerintah. Hal seperti ini harus dijelaskan. Agar masyarakat luas merasa hadirnya kepedulian pemerintah untuk rakyatnya. Sehingga tercipta silaturahmi pemerintah dengan rakyat luas melalui even ini.

Ini apa yang didapat informasi dari instansi tersebut? Jangan-jangan petugas stand dinas tidak bisa untuk menjelaskannya.

Artinya, ini hanya bersifat seremonial. Seharusnya menempatkan petugas yang mengerti dan menguasai program dinas terkait yang ditampilkan si paviliunnya, ungkap Shohibul. Kalau instansi pemerintah atau dinas lainnya melakukan hal yang sama itu artinya, hanya menempatkan seorang satpam atau pegawai magang saja.

"Karena itu saya katakan, ini beban moral bagi Pemerintah Sumatera Utara dan tanggung jawab untuk ikut mengawasi manajemen pengelolaan BUMD yang terkait," tambah Shohibul. (lin)