PP Muhammadiyah Dukung Amandemen UU Persaingan UsahaPP Muhammadiyah Dukung Amandemen UU Persaingan UsahaPPMuhammadiyahDukungAmandemenUUPersainganUsaha

YOGYAKARTA (Berita): PP Muhammadiyah mendukung adanya amandemen atas

undang-undang persaingan usaha guna memperbaiki aturan-aturan untuk perekonomian nasional yang lebih baik dan penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU menyebutkan hal itu dalam siaran persnya diterima melalui Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas Kamis (29/5/2025).

Hal ini mengemuka dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta Selasa (27/5/2025).

MoU ini menjadi penanda kemitraan strategis yang memperkuat sinergi dalam pengawasan persaingan usaha dan kemitraan UMKM yang sehat. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir.

Penandatanganan itu juga disaksikan oleh jajaran pimpinan KPPU, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Guru Besar Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta perserikatan di bawah PP Muhammadiyah.

Kemitraan ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi sejak 2019, dan bertujuan untuk

memperkuat pemahaman, pengawasan, serta advokasi terkait prinsip-prinsip persaingan

usaha yang sehat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan pengawasan kemitraan usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, yang akrab disapa Ifan,

menyampaikan bahwa kolaborasi ini tidak hanya bersifat kelembagaan, melainkan juga

memiliki dimensi dakwah dan nilai-nilai keadilan sosial.

“Kami percaya, penguatan literasi ekonomi dan perlindungan pelaku usaha kecil dari ketimpangan struktural merupakan bentuk

nyata dari amar ma’ruf nahi munkar dalam bidang ekonomi,” ujarnya.

Prof. Dr Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung penuh

langkah KPPU, termasuk amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 yang kini bergulir sebagai bagian dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

“Kami juga berharap KPPU dapat berperan aktif dalam memperhatikan mereka agar tidak melakukan persaingan yang tidak sehat, dan praktik monopoli,” ujar Prof. Haedar.

Pada doorstop yang digelar pasca MoU,

Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto

juga menyampaikan dukungan PP Muhammadiyah terhadap amandemen ini, yang dinilai penting untuk menjawab kebutuhan aktual dalam dunia usaha dan regulasi.

Penyempurnaan UU tersebut diyakini akan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan global, dan meningkatkan daya saing nasional.

Regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman adalah keharusan. Amandemen ini akan memperkuat perlindungan terhadap UMKM serta mendorong iklim usaha yang adil, sehat dan berkeadilan.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama lima tahun dan akan menjadi landasan untuk

memperluas kerja sama dalam bidang advokasi, pendidikan, dan pengawasan kemitraan usaha di lingkungan amal usaha Muhammadiyah.

KPPU dan Muhammadiyah berharap kerja

sama ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah VII KPPU, M Hendry Setiawan, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, serta jajaran pimpinan PP Muhammadiyah. (rel/wie)