Plt Sekda Gayo Lues Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2023Plt Sekda Gayo Lues Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2023PltSekdaGayoLuesIkutiRakorPengendalianInflasi2023

BLANGKEJEREN (Berita): Plt Sekretaris Daerah Gayo Lues ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi Tahun 2023 melalui aplikasi zoom meeting. Rabu (8/02).

Zoom meeting yang diadakan di ruang kerja Bupati tersebut juga turut diikuti oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Dinas Perdagangan, Kabag Ekonomi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta tamu undangan lainnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, inflasi secara nasional mulai mengalami penurunan yakni menjadi 5,28 persen dari sebelumnya bulan Desember 5,51 persen.

Selain itu, Kepala Badan Pusat Statistik Nasional Margo Yuwono menjelaskan penyumbang inflasi tertinggi secara nasional yaitu Kotabaru yakni sebesar 7,78 persen dan inflasi terendah di Kota Sorang yakni 3,23 persen.

Jelasnya, inflasi yang terlalu tinggi juga dapat menguras daya beli dan inflasi terlalu rendah juga penanda bahwa ekonomi sedang lesu.

Lanjutnya, selama periode tahun 2022, inflasi komponen harga bergejolak di dorong oleh momentum hari besar nasional , gagal panen akibat anomali cuaca dan kenaikan harga komoditas dunia.

Kita harus sama-sama belajar, komoditas apa yang selalu timbul dan menyebabkan inflasi tinggi pada bulan tersebut.

Dengan demikian, kita bisa melakukan intervensi dan bisa mempersiapkan segala sesuatunya agar inflasi bulan ramadhan dan lebaran nanti tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan,"katanya.

Selain itu, Deputi Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi dan Keamanan Pangan Andriko Noto Susanto, S.P.,M.P menyatakan bahan makanan utama penyumbang inflasi bulanan antara lain beras, cabai merah, ikan segar dan cabai rawit.

Jelasnya, ada beberapa langkah yang diambil dalam pengendalian inflasi tersebut seperti mengadakan rakor pengendalian inflasi bersama dinas terkait dan dinas pangan.

Kemudian, memfasilitasi koordinasi antara dinas pangan dengan perum BULOG dan BUMN Pangan.

Ia juga mengatakan pemerintah daerah perlu menyusun rencana aksi pengendalian inflasi khususnya fokus di Kabupaten/Kota yang inflasinya tinggi.

Juga melaksanakan gerakan pasar murah di titik-titik konsumen serta mengoptimalisasikan pemanfaatan APBD dan dana BTT,"akhirnya.(Miq)