Pj Gubsu Akan Profesional Dalam Membangun BUMDPj Gubsu Akan Profesional Dalam Membangun BUMDPjGubsuAkanProfesionalDalamMembangunBUMD

MEDAN (Berita): Menjelang tahun Pemilu, sejumlah kepala daerah diganti oleh Pj Gubernur, termasuk di Sumatera Utara dimana hari ini Selasa, 5 September 2023 berakhir masa jabatannya.

Gunawan menyebut jika muncul pertanyaan apakah nantinya jajaran direksi dan komisaris BUMD akan diganti?, Tentu jawabannya bisa-bisa saja Pj Gubernur melakukannya.

Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terjadi nantinya. Namun, dengan masa durasi jabatan Pj Gubernur yang hanya akan berlangsung sekitar 1 tahun tersebut, sebaiknya penilaian untuk mengganti pejabat dilingkungan BUMD itu dilakukan secara profesional.

Dan bagi jajaran direksi yang baru saja diangkat. Sebaiknya diberikan kesempatan untuk memimpin BUMD minimal satu periode. Dan tolak ukur penilaiannya juga harus jelas disitu, yakni berdasarkan kinerja yang telah ditorehkan oleh jajaran direksi. Ada ukuran yang bisa digunakan yakni KPI atau key performance indicator.

Kalau kebijakan yang diambil lebih bermuatan politis, maka ada ancaman dimana operasional perusahaan tidak akan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Ada ketidakpastian kebijakan ataupun visi misi yang sulit diwujudkan dari pergantian satu direksi ke direksi lainnya. Terlebih masa jabatan Pj Gubernur yang sekitar satu tahun, tentunya jika mengganti direksi yang ada maka nantinya jika terpilih Gubernur yang baru, ada potensi direksi BUMDnya diganti lagi.

Menurutnya, BUMD ini adalah entitas bisnis yang lebih mengedepankan keuntungan atau profit yang bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Sehingga orientasi mengutak-atik posisi direksi seharusnya lebih mengedepankan kinerja, bukan hal-hal politis yang tidak ada sangkut pautnya dengan pencapaian laba atau pemulihan kinerja keuangan perusahaan.

Ada banyak BUMD yang memiliki peran strategis dalam menjaga ekonomi di wilayah Sumut. Seperti Bank Sumut yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan finansial ASN maupun masyarakat pada umumnya. Ada PDAM yang memiliki peranan vital dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yakni air bersih.

Dan tentunya masih ada BUMD lain seperti perkebunan, PD pasar dan lainnya yang bergerak dalam banyak sektor ekonomi, mulai dari layanan perbankan hingga ketahanan pangan. Jadi semestinya orang yang diletakan dalam manajemen diatur berdasarkan kepentingan seluruh masyarakat Sumut. Bukan hanya mengedepankan ego politik dan kepentingan partai disekitar kepala daerah. (wie)