Petugas Penagihan Paling Banyak Diadukan Ke OJK SumutPetugas Penagihan Paling Banyak Diadukan Ke OJK SumutPetugasPenagihanPalingBanyakDiadukanKeOJKSumut

MEDAN (beritasore.co.id): Dari Januari hingga Agustus 2026, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara menerima 2.726 pengaduan dan paling banyak dikeluhkan terkait petugas penagihan.

"Petugas penagihan paling banyak diadukan," kata Triyoga Laksito, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Kamis (24/9/2026).

Triyoga mengatakan, persoalan terkait petugas penagihan sebanyak 568 pengaduan. Selain petugas penagihan, pengaduan konsumen juga berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 392 pengaduan, buka blokir 337 pengaduan, restrukturisasi 296 pengaduan, dan klaim sebanyak 223 pengaduan.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan penagihan serta akses dan layanan informasi debitur masih menjadi perhatian utama konsumen sektor jasa keuangan di Sumut.

Secara bulanan, jumlah pengaduan sempat turun menjadi 223 pada Maret. Namun, pengaduan kembali meningkat sejak April, masing-masing 340 pada April, 351 pada Mei, dan 380 pada Juni. Jumlah pengaduan kemudian mencapai titik tertinggi pada Juli dengan 476 pengaduan, sebelum turun menjadi 383 pengaduan pada Agustus. Sebelumnya, pengaduan tercatat 289 pada Januari dan 284 pada Februari.

Berdasarkan jenis lembaga jasa keuangan yang diadukan, Bank Umum menjadi kelompok dengan jumlah pengaduan tertinggi sebanyak 1.031 pengaduan. Selanjutnya fintech lending sebanyak 862 pengaduan dan perusahaan pembiayaan sebanyak 485 pengaduan.

Sementara itu, pengaduan terhadap asuransi jiwa tercatat 171 pengaduan dan BPR sebanyak 35 pengaduan. Data tersebut menunjukkan persoalan konsumen tidak hanya berkaitan dengan produk dan layanan keuangan, tetapi juga proses penagihan serta akses terhadap layanan informasi dan administrasi keuangan.

OJK Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelindungan konsumen dengan mendorong industri jasa keuangan meningkatkan kualitas layanan dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Data pengaduan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas layanan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara. (wie)