Pemko Gunungsitoli Ikuti Raker Komisi II DPR RI Perkuat Pengelolaan Aset Dan Reforma AgrariaPemko Gunungsitoli Ikuti Raker Komisi II DPR RI Perkuat Pengelolaan Aset Dan Reforma AgrariaPemkoGunungsitoliIkutiRakerKomisiIIDPRRIPerkuatPengelolaanAsetDanReformaAgraria

GUNUNGSITOLI (beritasore.co.id): Pemerintah Kota Gunungsitoli terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengikuti kebijakan dan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait pengelolaan aset daerah dan penataan agraria.

Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Wakil Wali Kota Gunungsitoli, Martinus Lase, S.H., dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Center Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nusron Wahid, para Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta Sekretaris Daerah se-Indonesia.

Dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan pada sejumlah agenda strategis, antara lain pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengelolaan aset tidak hanya ditujukan untuk memastikan tertib administrasi dan pemanfaatan aset, tetapi juga diarahkan agar aset daerah dapat dikelola secara optimal dan produktif sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain pengelolaan aset, Raker dan RDP juga membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta kebijakan terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Kedua hal tersebut menjadi bagian penting dalam penataan pertanahan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya daerah.

Wakil Wali Kota Gunungsitoli mengikuti kegiatan tersebut bersama Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Andhika P. Laoly, SSTP., M.Si., CGAE, Asisten Administrasi Umum Yafet Krismatius Buulolo, SSTP., MAB, Kepala Badan Pendapatan Daerah Joni Harefa, SE., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir. Ignasius Harefa, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ir. Ampelius Nazara, S.T.

Kegiatan juga diikuti oleh perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Hukum.

Keikutsertaan lintas perangkat daerah tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi dalam menindaklanjuti kebijakan pusat, mengingat pengelolaan aset, pendapatan daerah, pertanahan, lingkungan hidup, tata ruang, dan aspek hukum memiliki keterkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli memperoleh ruang untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan nasional sekaligus menyelaraskan langkah daerah dalam mengoptimalkan aset dan potensi daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan pemanfaatan ruang dan lahan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan semangat Gunungsitoli Hebat, melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan potensi daerah secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (KZ)