Pemkab Nias Barat Siapkan Strategi Pasar NasionalPemkab Nias Barat Siapkan Strategi Pasar NasionalPemkabNiasBaratSiapkanStrategiPasarNasional

NIAS BARAT (beritasore.co.id): Pemkab Nias Barat mendorong transformasi perdagangan dari penjualan bahan mentah menuju rantai nilai yang menghubungkan petani, UMKM, BUMD, pasar rakyat, perdagangan digital, hingga pasar nasional.

Untuk itu, Pemkab Nias Barat menyiapkan strategi baru untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus menjaga agar nilai tambah komoditas daerah semakin banyak dinikmati masyarakat. Strategi itu dituangkan dalam konsep Nias Barat Trade Connect 2027–2029: Dari Potensi Lokal Menuju Pasar Nasional.

Konsep tersebut dipaparkan Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan, yang turut didampingi Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik, Sri Sugy Atmanto di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Eliyunus Waruwu mengatakan persoalan Nias Barat saat ini bukan semata-mata kurangnya produksi. Daerah telah memiliki sumber daya, petani, nelayan, pedagang, UMKM, serta aktivitas perdagangan. Tantangan terbesar justru berada di tengah rantai perdagangan, mulai dari agregasi, pengolahan, logistik, pemasaran hingga akses kepada pembeli yang lebih besar.

"Produk ada, pelaku ada, pasar ada. Yang harus kita perkuat adalah rantai nilai dan koneksi pasarnya. Kalau intervensi hanya berhenti pada produksi, produk masyarakat tetap dijual murah dan nilai tambahnya justru banyak dinikmati di luar daerah,” kata Eliyunus.

Data yang dipaparkan Pemkab menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih berkontribusi lebih dari 53 persen terhadap perekonomian Nias Barat, sementara aktivitas hilirisasi dan industri pengolahan lokal masih terbatas.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat peran BUMD Aneka Usaha sebagai aggregator yang menjembatani produksi masyarakat dengan pasar.

Menurutnya, banyak petani dan pelaku usaha di Nias Barat masih bekerja dalam skala mikro dan kecil. Kondisi tersebut membuat volume barang tersebar dan posisi tawar produsen menjadi lemah ketika berhadapan dengan pembeli yang lebih besar.

BUMD diharapkan dapat menghimpun produk petani, nelayan, koperasi dan UMKM, memastikan volume dan kontinuitas pasokan, mendorong standardisasi produk, sekaligus membuka akses terhadap pembeli antardaerah.

“Kita tidak ingin BUMD mengambil ruang usaha masyarakat. Justru BUMD harus menjadi jembatan agar produksi masyarakat yang kecil-kecil dapat dihimpun menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar,” ujar Eliyunus.

Pemkab Nias Barat mencatat terdapat 451 pedagang kecil dan menengah, sementara pedagang besar lokal belum terbentuk. Kondisi ini dinilai sebagai salah satu mata rantai perdagangan yang perlu diperkuat.

Model yang disiapkan dalam Nias Barat Trade Connect terdiri atas tujuh mata rantai: produksi, agregasi, standardisasi, distribusi, digitalisasi, kemitraan, dan pasar.

Dalam pembahasan bersama Kementerian Perdagangan, Nias Barat diminta memperkuat data komoditas yang benar-benar mempunyai kapasitas untuk diperdagangkan keluar daerah.

Eliyunus Waruwu memastikan Pemkab Nias Barat akan memulai dengan pemetaan lebih rinci terhadap kelapa, pinang dan pisang, meliputi volume produksi bulanan, spesifikasi, lokasi sentra produksi, kontinuitas pasokan, harga di tingkat produsen serta potensi pembeli.

Nantinya, data itu akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan business matching dengan daerah dan pelaku usaha yang membutuhkan produk Nias Barat.

Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut harus menghadirkan pelaku usaha dan BUMD secara langsung, bukan hanya pertemuan antarinstansi pemerintah.

"Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak pertemuan atau MoU. Harus sampai terjadi transaksi. Kita harus tahu apa yang kita punya, berapa volumenya, siapa yang membutuhkan dan bagaimana produk itu sampai kepada pembeli,” katanya.

Selain menjual produk Nias Barat, BUMD juga diharapkan dapat melakukan perdagangan dua arah dengan membeli kebutuhan tertentu dari daerah produsen secara lebih efisien.

Pada sisi infrastruktur perdagangan, Pemkab Nias Barat mengajukan revitalisasi Pasar Mandrehe sebagai salah satu program prioritas.

Pasar tersebut bukan pasar yang baru akan dibentuk, melainkan simpul perdagangan yang telah hidup dan memiliki jangkauan lintas kecamatan. Terdapat sekitar 113 pedagang di lokasi dan sekitar pasar, dengan keterhubungan melalui koridor Mandrehe ke lima dari delapan kecamatan di Nias Barat.

Revitalisasi diarahkan pada pembenahan bangunan dagang dan zonasi komoditas, akses inklusif, parkir dan logistik, drainase dan sanitasi, keselamatan, identitas pasar serta tata kelola.

"Mandrehe bukan pasar yang menunggu untuk hidup. Pasar ini sudah hidup. Yang kita perlukan adalah memperkuat kapasitasnya agar menjadi simpul perdagangan lintas kecamatan yang aman, modern dan produktif,” ujarnya.

Usulan kedua adalah pembangunan Pasar Sitolubanua. Berbeda dengan Mandrehe, Pasar Sitolubanua diproyeksikan menjadi infrastruktur ekonomi yang tumbuh bersama pengembangan kawasan ibu kota Kabupaten Nias Barat.

Di kawasan tersebut telah berkembang sejumlah aktivitas baru, antara lain keberadaan satuan Yonif, pembangunan perumahan ASN, pengembangan fasilitas pendidikan, permukiman, serta peningkatan konektivitas jalan. Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan basis konsumen baru.

Pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi lokasi pasar lama yang berada di pinggir jalan dan menghadapi persoalan banjir. Pembangunan Pasar Sitolubanua bukan semata-mata pembangunan fisik maupun pemindahan pedagang.

“Kita ingin pasar hadir sejak awal sebagai infrastruktur ekonomi kawasan. Jangan menunggu kawasan tumbuh tidak terkendali baru pemerintah datang menata. Sitolubanua kita siapkan menjadi pusat perdagangan baru yang tumbuh bersama kawasan ibu kota,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Kementerian Perdagangan juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan pedagang dan adanya aktivitas ekonomi yang mampu menopang pasar baru.

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan pembangunan gedung pasar tidak otomatis membuat aktivitas perdagangan berpindah apabila faktor pedagang, konsumen dan perkembangan kawasan tidak dipersiapkan.

Karena itu, Pemkab Nias Barat akan melengkapi perencanaan, menghitung kembali kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi riil, serta memperbarui usulan melalui sistem Kementerian Perdagangan. Untuk pembangunan berskala besar, koordinasi juga akan dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Transformasi perdagangan juga diarahkan ke pasar digital. Pemkab Nias Barat meminta dukungan dalam fasilitasi UMKM agar dapat masuk ke platform perdagangan elektronik.

Namun, Eliyunus Waruwu mengatakan digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembuatan akun marketplace. Produk harus terlebih dahulu mampu memenuhi standar kualitas, kemasan, harga, kontinuitas produksi dan biaya logistik yang kompetitif.

Produk turunan kelapa seperti virgin coconut oil (VCO), hasil perikanan dan kelautan, pangan lokal, kuliner, kerajinan berbasis budaya, serta produk kreatif termasuk komoditas yang diproyeksikan memperoleh nilai tambah lebih tinggi.

Bagi daerah kepulauan seperti Nias Barat, kata Eliyunus Waruwu, persoalan logistik menjadi bagian penting dari daya saing. Produk daerah tidak cukup hanya berkualitas, tetapi harus mampu mencapai konsumen dengan struktur biaya yang kompetitif.

“Produksi, kualitas, agregasi, logistik dan pasar harus kita kerjakan sebagai satu rantai. Tujuan akhirnya bukan sekadar barang keluar dari Nias Barat, tetapi pendapatan yang semakin besar masuk kepada masyarakat Nias Barat,” ujarnya.

Masih dalam pertemuan tersebut, Eliyunus Waruwu menyampaikan lima agenda utama untuk ditindaklanjuti bersama Kementerian Perdagangan, yaitu revitalisasi Pasar Mandrehe, pembangunan Pasar Sitolubanua, penguatan distribusi dan logistik daerah, pemasaran dan perdagangan digital, serta pembentukan focal point Kemendag - Pemkab Nias Barat untuk menyusun Action Plan Nias Barat Trade Connect 2027–2029.

Dalam jangka lebih panjang, pemerintah daerah juga ingin membuka akses yang lebih efisien bagi produk Nias Barat menuju pasar regional, nasional, hingga peluang ekspor, termasuk dengan memanfaatkan posisi Nias di sisi barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

Eliyunus Waruwu mengatakan isu konektivitas tersebut akan terus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat karena daya saing komoditas daerah kepulauan sangat dipengaruhi oleh biaya dan mata rantai logistik.

“Kekayaan yang lahir dari desa-desa Nias Barat jangan berhenti sebagai bahan mentah. Kita ingin mengubahnya menjadi produk, transaksi, pendapatan, lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.

Pesan tersebut menjadi inti dari Nias Barat Trade Connect 2027–2029: membawa potensi lokal dari desa menuju pasar Indonesia sekaligus memastikan semakin banyak nilai tambah tinggal di Nias Barat. (KZ)