Pemerintah Harus Prioritaskan Pendidikan Dan KesehatanPemerintah Harus Prioritaskan Pendidikan Dan KesehatanPemerintahHarusPrioritaskanPendidikanDanKesehatan

JAKARTA (Berita): Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang juga Menristek/Kepala BRIN 2019-2021 Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah harus menjadikan pengembangan sumber daya manusia, khususnya pendidikan menjadi prioritas utama bersama sektor kesehatan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ' Mutiara Bangsa di Mancanegara: Menuju Indonesia Mendunia', Rabu (7/6/2023) di Jakarta, yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji.

Selama ini, kita belum menjadikan itu, kita sering berganti-ganti karena dipengaruhi oleh faktor politik yang sifatnya jangka pendek," kata Bambang Brodjonegoro.

Padahal, lanjut Bambang, untuk mengurusin masalah pendidikan ini membutuhkan waktu lebih dari 5-10 tahun, dan perlu keberlanjutan. Tidak seperti sekarang, ganti presiden ganti kebijakan dalam sistem pendidikan.

Nggak cukup satu orang presiden atau dua periode untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini," tukasnya.

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas era Presiden Joko Widodo pada periode pertama ini, berharap pemerintahan yang akan datang tidak lagi membuat kebijakan ganti menteri ganti kurikulum.

Pemerintah harus membuat blueprint (cetak biru) mengenai kebijakan sistem pendidikan Indonesia dalam jangka panjang, yang harus dilanjutkan terus oleh presiden berikutnya.

Ketika saya masih di Bappenas, kita sudah memperkirakan Indonesia akan jadi negara maju masuk 5 besar dunia pada 2040.

Tetapi karena ada Covid-19, target tersebut mundur 7 tahun, paling cepat 2043," tegasnya.

Direktur Eksekutif CERDAS Indra Charismiadji menegaskan, saat ini belum ada pemimpin yang fokus dalam membangun manusia Indonesia.

Indra berharap pemimpin yang dihasilkan di Pemilu 2024 bisa lebih fokus lagi membangun SDM Indonesia ke depan.

Membangun manusia butuh waktu lama, kita sekolah SD-SM saja butuh 12 tahun, itu berarti 3 periode presiden," katamya.

Indra sepakat agar pemerintah memiliki blueprint atau cetak biru sistem pendidikan Indonesia, bentuknya bukan seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun, cetak biru pendidikan Indonesia itu, tambah Indra, bukan disusun langsung pemerintah, tetapi disusun bersama oleh lembaga seperti Muhammadiyah, NU, PGRI dan lain-lain yang memang konsen dengan pendidikan.

Mereka sebenarnya sudah berkumpul, menjadi panitia kerja nasional menyusun pendidikan Indonesia, dan presiden pun sepakat, tetapi tidak ada follow-up-nya sampai sekarang.

Tetapi mudah-mudahan kita nunggu dulu orang-orang Gelora masuk ke DPR agar bisa dibahas lagi," pungkas Indra berseloroh. (aya)