OJK Sumut Perkuat Optimalisasi Lembaga Jasa KeuanganOJK Sumut Perkuat Optimalisasi Lembaga Jasa KeuanganOJKSumutPerkuatOptimalisasiLembagaJasaKeuangan

MEDAN (beritasore.co.id): Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat optimalisasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di daerah ini.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito menegaskannya kepada wartawan dalam acara Media Talk dengan tema "Sektor Jasa Keuangan Tumbuh, Literasi dan Inklusi Keuangan Menguat di Sumatera Utara" di kantornya Selasa (22/9/2026) sore.

Saat itu Triyoga didampingi Wan Nuzul Fachri selaku Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara Yusri.

Triyoga menjelaskan saat ini sektor jasa keuangan di Sumatera Utara cukup solid dan hampir semua sektor mengalami pertumbuhan.

Seluruh jaringan kantor Lembaga Jasa Keuangan dapat menjalankan fungsi utamanya secara optimal dalam memberikan layanan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk mendukung peningkatan inklusi keuangan.

"Lembaga Jasa Keuangan Sumut tetap berada dalam cakupan pengawasan yang efektif dan terkelola dengan baik oleh OJK," tegas Triyoga

OJK mencatat ekosistem Lembaga Jasa Keuangan di Sumatera Utara ditopang oleh berbagai sektor, mulai dari perbankan, perusahaan pembiayaan, pasar modal hingga industri perasuransian.

Triyoga menjelaskan sektor perbankan di Sumut terdiri atas 56 entitas bank umum dengan total 5.526 jaringan dan ATM. Selain itu, terdapat 49 entitas Badan Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah (BPR/S) dengan 110 jaringan yang turut mendukung akses layanan keuangan masyarakat.

Sedangkan untuk layanan yang jauh dari jangkauan cabang terdekat, OJK mendirikan Layanan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) pada tahun 2015.

Saat ini ada 74.171 agen Laku Pandai di Sumut dengan cakupan mencapai 94,5 persen desa/kelurahan di Sumut. "Sehingga layanan perbankan semakin dekat dengan masyarakat, termasuk di wilayah yang belum terjangkau kantor bank secara langsung," ujar Triyoga.

Pada sektor Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Mikro (PVML), terdapat 56 perusahaan pembiayaan dengan 285 jaringan kantor, tiga entitas perusahaan modal ventura (PMV) dengan 125 jaringan kantor. Selain itu dua entitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM/S) dengan dua jaringan kantor.

Sementara itu, industri Pegadaian tercatat 24 entitas dengan 167 jaringan kantor. "Untuk industri Pegadaian ini kita selektif, seperti simpanan barang gadainya dimana. Ini semua untuk melindungi nasabah," jelasnya.

Di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), OJK mencatat terdapat dua entitas perusahaan penjaminan dengan tiga jaringan kantor, 91 entitas perusahaan asuransi dengan 31 jaringan kantor serta dua entitas dana pensiun dengan dua jaringan kantor.

"Ekosistem pasar modal juga menjadi bagian dari layanan keuangan di Sumut," katanya.

Saat ini terdapat 47 jaringan kantor perusahaan efek serta 171 jaringan kantor cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Secara keseluruhan, keberadaan jaringan LJK tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mendukung aktivitas ekonomi di Sumatera Utara. (wie)

.