Nias Barat Darurat Banjir, Pemkab Salurkan Bantuan PanganNias Barat Darurat Banjir, Pemkab Salurkan Bantuan PanganNiasBaratDaruratBanjir,PemkabSalurkanBantuanPangan

NIAS BARAT (Berita) Pemerintah Kabupaten Nias Barat menetapkan Status Keadaan Darurat pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Banjir selama tujuh hari, terhitung 7 hingga 14 September 2026. Penetapan tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 100.3.3.2-699 Tahun 2026.

Keputusan itu diambil menyusul banjir yang melanda 13 desa di 4 kecamatan akibat tingginya curah hujan dan luapan Sungai Lahomi serta Sungai Moroo.

Penetapan dilakukan setelah rapat koordinasi penanganan bencana bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, Batalyon, camat, dan perangkat daerah terkait. "Penetapan ini langkah antisipatif untuk memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya guna melindungi masyarakat," demikian pernyataan resmi Pemkab, Senin (7/9/2026).

Masa tanggap darurat akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan cuaca, kondisi banjir, kebutuhan masyarakat, dan hasil kaji cepat BPBD.

"Apabila kondisi sudah membaik, tentu kita sesuaikan. Tetapi apabila penanganan masih diperlukan, status dapat dievaluasi dan diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku," ujar Bupati Nias Barat.

Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Nias Barat, banjir berdampak pada 595 Kepala Keluarga di Kecamatan Lahomi, Sirombu, Mandrehe Barat, dan Mandrehe.

Selain merendam permukiman, banjir juga menyebabkan kerusakan rumah, jalan, jembatan, kematian ternak, serta kerusakan perabot rumah tangga, barang elektronik, dan barang dagangan.

Data sementara mencatat 36 unit rumah mengalami kerusakan. Jumlah dan tingkat kerusakan masih terus diverifikasi tim di lapangan. Hingga saat ini tidak terdapat korban jiwa.

Bantuan Pangan 592 KK Disalurkan Hari Ini

Bupati Nias Barat menginstruksikan penyiapan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak dan mulai dibagikan hari ini.

Berdasarkan data sementara yang masih diverifikasi, bantuan direncanakan untuk 592 Kepala Keluarga. Setiap paket berisi beras dan mi instan.

Distribusi dilakukan BPBD, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa menggunakan data yang telah diverifikasi agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

"Bantuan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Penyalurannya harus cepat, tertib dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak menerima tetapi terlewatkan," tegas Bupati.

Camat dan kepala desa diminta segera melaporkan warga terdampak yang belum masuk daftar untuk diverifikasi BPBD. Data penerima akan terus diperbarui sesuai hasil di lapangan.

Pemkab juga melakukan pendataan kerusakan infrastruktur. Jalan Kabupaten Gatot Subroto mengalami kerusakan sepanjang 408 meter dengan lebar 3,5 meter dan jenis perkerasan AC-BC.

Untuk jalan provinsi, ruas Mandrehe–Sirombu rusak sepanjang 3,4 kilometer. Ruas Siwalawa II–Sirombu rusak berat sepanjang 4,6 kilometer, terdiri dari 1,1 kilometer di Desa Fadoro dan 3,5 kilometer di Desa Sisobandrao.

Pemkab telah dan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian PUPR sesuai kewenangan masing-masing ruas jalan.

Khusus Sungai Lahomi dan Sungai Moroo, Pemkab meminta dukungan teknis Pemprov Sumut untuk memeriksa titik luapan, sedimentasi, penyempitan alur, dan gerusan tebing sebagai dasar penanganan jangka pendek maupun permanen.

Selama masa tanggap darurat, BPBD Kabupaten Nias Barat ditugaskan sebagai pusat koordinasi dan pengendalian data bencana. Seluruh camat, pemerintah desa, dan OPD diminta memutakhirkan data secara berkelanjutan meliputi jumlah terdampak, rumah rusak, kelompok rentan, kerusakan infrastruktur, ternak, usaha masyarakat, dan kebutuhan penanganan.

Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengimbau masyarakat di sekitar sungai dan kawasan rawan banjir untuk tetap waspada terhadap potensi hujan susulan dan mengikuti informasi resmi pemerintah. (KZ)