Mempersoalkan Program Tiga Kementerian Di MadinaMempersoalkan Program Tiga Kementerian Di MadinaMempersoalkanProgramTigaKementerianDiMadina

PANYABUNGAN (Berita): Membaca dalam visi misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Madina tiga tahun dan lima tahun setelah mengucapkan sumpah janji jabatan belum menyentuh kepada program tiga kementerian tersebut.

Kendati demikian, lanjut dia, tentu kita mengapresiasi upaya Pemkab dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah serta menyambut baik program tiga kementerian tersebut untuk dikembangkan di Madina, walaupun sesungguhnya dalam mewujudkan itu butuh persiapan yang sangat matang.

Teguh memberi contoh persoalan, seperti perhutanan sosial apakah kelompok petani hutannya sudah terbentuk ? Selanjutnya, apakah koperasi yang bakal menerima pinjaman dari Kemen Kop dan UKM sudah ada yang mengelola usaha?

Untuk menindaklanjuti program tiga kementerian tersebut, lanjut dia, terutama dari Kemen Kop dan UKM serta KKP harus didukung juga dari anggaran Pemkab Madina untuk biaya pembinaan dan pelatihan atau penyuluhannya, dan itu mudah saja untuk membuktikan kalau Pemda serius menindaklanjuti program ini pasti akan muncul di RKPD selanjutnya KUA PPAS RAPBD 2024 nantinya

Di samping program tiga kementerian itu, lanjut Teguh, ada hal lain yang tak kalah penting untuk dikejar dan dipertanyakan yaitu PT. SMM, katanya sampai hari ini masih eksplorasi kapan eksploitasinya.

Teguh menegaskan, Badan Pendapatan Daerah juga harus kita pacu dalam menggali dan menagih pajak dan restribusi daerah yang basis IT untuk menghindari terjadinya kebocoran, dan itu akan menjadi perhatian kita bersama sehingga PAD Madina bisa meningkat seperti ditargetkan Rp129,9 miliar pada 2023 dan diharapkan di tahun berikutnya sesuai target atau bahkan meningkat.