Mangkir RDP, DPRD Medan, Tuding Manajemen PT Samakta Indo Mandiri Lecehkan Lembaga DewanMangkir RDP, DPRD Medan, Tuding Manajemen PT Samakta Indo Mandiri Lecehkan Lembaga Dewan

MEDAN (beritasore): Manajemen PT Samakta Indo Mandiri dituding melecehkan lembaga DPRD Kota Medan. Pasalnya, pihak manajemen tidak hadir atas undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, di Gedung DPRD Medan, Selasa (17/11/2026).
"Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini," tegas Anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon.
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon. Akibat ketidakhadiran pihak perusahaan, RDP terpaksa ditunda.
Disampaikan Modesta, RDP akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan pihak perusahaan dan instansi terkait.
"Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini," kata Modesta.
PHK Sepihak dan Gaji Tak Dibayar
Sebagaimana diketahui, seorang karyawan bernama Gio Doni mengadu ke DPRD Medan atas kasus PHK sepihak.
Gio Doni mulai bekerja pada tahun 2025 melalui biro jasa PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di Marelan Pasar 3 Timur. Ia kemudian ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba Lestari, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 selama 9 bulan.
Ironisnya, sejak April 2025 Gio Doni mengaku tidak pernah menerima gaji dari PT Samakta Indo Mandiri. Ia juga tidak pernah mengajukan pengunduran diri.
Namun pada Oktober 2026, Gio Doni ternyata sudah dipecat.
"Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?" tegas Janses.
Komisi II menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Perusahaan tidak boleh bersembunyi di balik ketidakhadiran dan mengabaikan hak-hak pekerja. (MZ)






Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda