Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan WartawanKomisi I DPR RI Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan WartawanKomisiIDPRRIMintaPemerintahPerhatikanKesejahteraanWartawan

Jakarta (Berita): Komisi I DPR RI meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan pekerja media, jurnalis atau wartawan yang kini banyak dirumahkan hingga dipecat dari perusahaan pers karena sudah tidak mampu membayar gaji mereka.

Anggota Komisi I DPR RI DPR RI Syamsu Rizal MI mengatakan kesulitan keuangan perusahaan pers saat ini tak terlepas dari dampak leluasanya media sosial (medsos) yang aktif tanpa aturan namun juga menggerus ceruk pasar iklan yang selama ini diandalkan oleh perusahaan pers.

Syamsu mengatakan kebebasan penggunaan medsos tanpa saringan dan aturan mengikat cenderung dimanfaatkan para pelakunya untuk mendapat keuntungan, bahkan mengabaikan prinsip etika informasi, apakah itu benar atau salah.

Selain bekerja sama dengan kementerian serta lembaga, kata pria disapa Deng Ical ini, Komdigi juga perlu melibatkan kampus atau perguruan tinggi bersama-sama menyusun platfom digital agar bisa menyesuaikan dengan adab dan kultur Indonesia.

Berdasarkan hasil reses, Rizal mendapati fakta bahwa saat ini sudah banyak perusahaan pers yang merumahkan hingga memecat pekerja karena pihak perusahaan beralasan tidak mampu membayar gaji.

Kendala utamanya adalah, pendapatan iklan mereka telah diambil alih platfom medsos maupun pelaku medsos. Hal ini menurutnya berdampak pada pers sebagai salah satu pilar demokrasi kehilangan peranan penting.

Ia tidak memungkiri banyak media-media online yang tumbuh, namun tidak mampu bersaing karena kehadiran berbagai platfom medsos yang aktif dan menjamur tanpa aturan jelas. Dampaknya, media cetak, daring atau online, radio hingga televisi sekarang cakupannya sangat minim akibat arus informasi medsos tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya ingin mempercepat revisi aturan yang ada agar dilakukan pembaharuan termasuk Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers serta Undang-undang terkait lainnya.

Hal senada telah disampaikan Anggota Komisi I DPR RI lainnya TB Hasanuddin yang menekankan agar kesejahteraan wartawan untuk segera diperhatikan, sebagaimana selama ini DPR RI juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan prajurit TNI.

Hasanuddin mengatakan dunia pers sejauh ini didominasi pengusaha sebagai pemilik media. Kondisi tersebut menimbulkan irisan kuat ketimpangan antara kepentingan korporasi dengan kepentingan publik yang ujungnya berdampak pada kesejahteraan jurnalisnya.

Hasanuuddin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, DPR RI, serta industri media agar duduk bersama mencari solusi konkret demi meningkatkan kesejahteraan hidup maupun perlindungan bagi seluruh insan pers di Indonesia.(cnn)