Ketua KPK RI Ajak Masyarakat Kawal Korupsi Di Masa PandemiKetua KPK RI Ajak Masyarakat Kawal Korupsi Di Masa Pandemi

MEDAN (Berita): Penanganan pandemi Covid-19 yang sarat dengan penggunaan anggaran dalam jumlah besar saat ini perlu dikawal untuk menghindari praktik-praktik korupsi.
Tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, masyarakat umum juga diajak agar berperan aktif mengawal korupsi di masa pandemi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri saat mengisi Talkshow dengan tema Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19, Jumat (28/8), di Studio Pro 1 RRI, Jalan Gatot Subroto Medan.
Bersama Firli, hadir Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Martuani Sormin, dan Plt Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy.
Karena itu, lanjut Firli, KPK telah mengambil langkah untuk melibatkan masyarakat dengan membuat aplikasi JAGA Bansos.
Aplikasi ini dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan penyelewengan atau ketidakwajaran yang akan ditindaklanjuti.
Firli pun mengingatkan dan menekankan agar tidak ada pihak manapun yang coba-coba melakukan tindakan korupsi penanganan pandemi.
Lantaran hukumannya tidak main-main. Hal ini, kata Firli, telah diatur apabila ada pelaku tindak korupsi dalam keadaan bencana, maka akan dihukum mati,terang Firli
Cegah Praktik Korupsi
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sumut untuk mencegah praktik korupsi dalam penanganan Covid-19 di Sumut.
Di antaranya Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendampingan Hukum, Pengawalan dan Pengawasan Keuangan Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut dan aktif berkoordinasi dengan KPK.
Kami terbuka, masyarakat juga kalau ingin tahu Posko selalu menerima," ungkap Edy.
Untuk saat ini, lanjut Edy, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 fokus untuk memaksimalkan pendayagunaan tahap II refocusing anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.
Kepada bupati dan walikota, Edy berpesan agar memperhatikan warga masing-masing dengan penuh perhatian khususnya menyangkut bansos.
Data dari Kemensos untuk penerima Bansos di Sumut hanya berjumlah sekitar 600.000 lebih, sementara ada sekitar 1,1 juta lebih warga miskin di Sumut.
Kapolda Sumut Martuani Sormin dan Plt Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy selaku Wakil Ketua II dan III GTPP Covid-19 Provinsi Sumut juga menjelaskan dan menyatakan dukungan pengawalan terhadap penanganan Covid-19 lewat peran masing-masing.
Talkshow dirangkai dengan tanya jawab dengan pendengar lewat telepon dan ditutup foto bersama. (lin)







Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda