Kampus Kuasa: Membaca "Universitas Calon Pejabat" Prabowo dengan Kacamata Sosiologi KritisKampus Kuasa: Membaca "Universitas Calon Pejabat" Prabowo dengan Kacamata Sosiologi KritisKampusKuasa:Membaca"UniversitasCalonPejabat"PrabowodenganKacamataSosiologiKritis

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Universitas Republik Indonesia (URI) – Lembaga Baru Pemerintah (2026)Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk lembaga baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI). Pelantikan jajaran pimpinannya dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta.

URI dirancang untuk mengonsolidasikan serta mengintegrasikan sistem pendidikan yang ada demi mencetak calon pemimpin masa depan dan generasi emas menuju Indonesia 2045.

Berbeda dengan universitas konvensional, URI tidak fokus membuka program studi umum seperti hukum atau kedokteran. Kurikulum utamanya difokuskan pada pembentukan etika, integritas, serta kemampuan teknis calon pejabat publik dan pimpinan BUMN.

Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto dilantik sebagai Gubernur URI, didampingi oleh Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur. Pemerintah dilaporkan memiliki rencana jangka panjang untuk membangun 10 kampus URI di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih dari Sekadar Berita Pendidikan

Pada 22 Juli 2026, media arus utama mengabarkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk universitas khusus yang didedikasikan untuk "mendidik calon pejabat pemerintahan." Narasi ini digaungkan oleh Sekretariat Presiden dan dikemas sebagai terobosan dalam regenerasi birokrasi. Di permukaan, ini terdengar sebagai langkah progresif: mencetak pemimpin masa depan yang terdidik dan terlatih secara khusus.

Namun, jika kita menyingkap tabirnya dengan pisau analisis Sosiologi Kritis—warisan pemikiran Bourdieu, Gramsci, Althusser, hingga Foucault—kita tidak akan melihat sekadar inovasi pendidikan. Kita akan menyaksikan sebuah proyek politik besar: upaya sistematis untuk menciptakan kelas penguasa baru yang loyal, mengkristalkan oligarki birokrasi, dan meredam nalar kritis di bawah bendera "pendidikan kepemimpinan."

Artikel ini berusaha membedah secara tajam dan eksplanatif makna sosial-politik di balik gagasan "universitas pejabat," serta mengungkap bahaya latennya bagi demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia

Sorotan1: Bukan Mencetak Pemimpin, Melainkan "Kelas Penguasa" (Reproduksi Elit ala Bourdieu)

Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis ternama, mengajarkan bahwa sistem pendidikan bukanlah ruang netral yang semata-mata mencerdaskan. Ia adalah arena reproduksi kultural yang berfungsi melanggengkan dominasi kelas penguasa. Sekolah, universitas, dan institusi pendidikan lainnya menjadi mesin yang menghasilkan modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik yang kemudian ditukar dengan kekuasaan ekonomi dan politik.

Dalam konteks "universitas calon pejabat," apa yang sesungguhnya terjadi adalah pembentukan institusi tertutup yang mencetak modal sosial eksklusif. Gelar dari universitas ini tidak akan sekadar menjadi sertifikat akademik; ia akan menjadi symbolic capital yang membedakan secara tegas antara "orang dalam" dan "orang luar."

Bayangkan: seorang lulusan universitas ini akan membawa "stempel" bahwa ia adalah bagian dari generasi emas yang disiapkan negara. Ia memiliki akses langsung ke jaringan kekuasaan, mentor dari kalangan birokrat puncak, dan legitimasi moral bahwa ia adalah "pilihan negara." Sebaliknya, calon pemimpin dari universitas negeri biasa meskipun mungkin lebih kompeten dan berintegritas akan dipandang sebagai "kelas dua" di mata sistem.

Inilah yang Bourdieu sebut sebagai reproduksi struktural. Sistem tidak hanya melahirkan pejabat baru; ia melahirkan pejabat yang berasal dari kelas sosial yang sama, dengan pola pikir yang sama, dan kesetiaan yang sama. Jalur karier kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh kompetisi terbuka dan meritokrasi, tetapi oleh sertifikasi ideologis dari pusat kekuasaan.

Yang lebih mengkhawatirkan, universitas ini akan mempertegas jurang antara elit dan rakyat. Anak-anak petani, buruh, atau warga daerah terpencil yang tidak memiliki akses jejaring ke istana secara struktural akan tersisih. Mereka akan menjadi penonton dari sirkulasi elit yang itu-itu saja, sementara sistem justru mengklaim bahwa "pendidikan" adalah pintu terbuka bagi semua.

Sorotan 2: "Mesin Hegemoni" ala Gramsci Mendidik Loyalis, Bukan Pemikir Kritis

Antonio Gramsci, filsuf Marxis Italia, memberi kita konsep hegemoni: cara negara mempertahankan kekuasaan bukan hanya melalui kekerasan (polisi, militer, penjara), tetapi melalui pembentukan konsensus di ranah budaya, agama, dan pendidikan. Negara tidak memaksa rakyat tunduk; ia membuat rakyat percaya bahwa tatanan yang ada adalah yang terbaik, bahkan wajar.

Dalam kerangka ini, "universitas calon pejabat" adalah proyek hegemoni kelas berat. Dengan mendidik calon pejabat langsung di bawah kendali eksekutif (melalui Sekretariat Presiden), negara menciptakan apa yang Gramsci sebut sebagai intelektual organik (organic intellectuals): yaitu kaum terdidik yang berpihak secara organik pada kelas penguasa, bukan pada rakyat.

Kurikulum universitas ini, jika kita boleh berspekulasi secara kritis, pasti akan dirancang untuk:

(-) Menanamkan nalar patriotisme birokratis: bahwa kebijakan pemerintah selalu benar dan tidak boleh dikritik.

(-) Menghilangkan habitus kritis: mahasiswa akan diajari untuk patuh, bukan bertanya.

(-) Mengajarkan "tata kelola pemerintahan" yang sempit: lebih fokus pada teknis administrasi daripada pada filsafat keadilan, etika publik, atau hak asasi manusia.

Di sinilah pendidikan kehilangan otonominya. Ia berubah dari ruang diskursus publik, tempat lahirnya gagasan-gagasan baru yang menantang status quo, menjadi pabrik legitimasi kebijakan penguasa. Lulusannya bukanlah pemikir, melainkan administrator yang terampil menjalankan perintah.

Dan dalam jangka panjang, ini adalah bunuh diri bagi demokrasi: karena pemimpin masa depan tidak lagi memiliki kapasitas untuk berpikir kritis, mereka hanya akan menjadi pelaksana buta dari kehendak pusat.

Sorotan 3: Althusser dan "Aparatus Ideologi Negara" yang Kian Ganas

Louis Althusser, murid Gramsci, memperkenalkan konsep Aparatus Ideologi Negara (ISA). Menurutnya, negara menjalankan kekuasaan melalui dua jenis aparatus: Represif (polisi, militer, pengadilan) yang bekerja dengan kekerasan, dan Ideologis (sekolah, gereja, media, keluarga) yang bekerja dengan membentuk kesadaran. Althusser bahkan menyebut sekolah sebagai ISA yang paling dominan dalam masyarakat kapitalis modern.

Dengan mendirikan universitas khusus untuk pejabat, eksekutif secara terang-terangan mengakui bahwa sistem pendidikan nasional saat ini sekolah negeri, universitas, pesantren, dan lain-lain tidak cukup mampu menghasilkan birokrat yang "sesuai harapan." Maka, perlu ada pabrik khusus yang menyuntikkan ideologi tunggal.

Ini adalah bentuk totalitarianisme lembut: negara tidak lagi sekadar mengatur dan mengawasi, tetapi mendikte cara berpikir calon petingginya sejak bangku kuliah. Mahasiswa tidak diajak berdebat, tetapi didoktrin. Mereka tidak diajarkan untuk mempertanyakan kekuasaan, tetapi untuk memuja dan mereproduksinya.

Jika kita kaitkan dengan penguasaan media arus utama (seperti yang terlihat dalam pemberitaan yang cenderung netral-positif), kita melihat satu kesatuan sistem: media sebagai pengeras suara hegemoni, dan universitas sebagai pencetak kader setia. Keduanya bekerja sinergis untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak pernah diganggu gugat.

Sorotan 4: Menutup Akses bagi Kelas Bawah Reproduksi Ketimpangan Struktural

Dalam sosiologi kritis, pendidikan seharusnya menjadi leveller pemerata sosial, alat bagi mereka yang berasal dari kelas bawah untuk naik ke kelas atas melalui kompetisi yang adil. Namun, universitas eksklusif ini justru berfungsi sebagai gerbang penjaga (gatekeeping) yang mempertegas jurang kelas.

Siapa yang akan masuk ke universitas ini? Tentu saja mereka yang sudah memiliki:

(-) Modal sosial: keluarga yang mengenal pejabat, akses ke jaringan kekuasaan.

(-) Modal ekonomi: cukup biaya untuk pendidikan, meskipun mungkin "gratis," biaya hidup dan akses ke Jakarta tetap mahal.

(-) Modal kultural: gaya bicara, perilaku, dan pengetahuan yang sesuai dengan standar elit birokrasi.

Anak-anak dari desa terpencil di Papua, NTT, atau Kalimantan meskipun cerdas dan berprestasi secara struktural akan tersisih. Mereka tidak memiliki akses ke informasi, tidak memiliki koneksi, dan tidak memiliki "rasa" yang cocok dengan lingkungan istana. Dengan kata lain, sistem ini menciptakan nepotisme terlembagakan, di mana meritokrasi hanyalah kedok untuk melanggengkan dominasi kalangan tertentu.

Ini adalah ironi pahit: negara mengklaim ingin mencetak pemimpin yang melayani rakyat, tetapi justru membangun sistem yang menjauhkan rakyat dari kursi kepemimpinan. Rakyat jelata hanya akan menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang menentukan arah bangsanya.

Sorotan 5: Kritik atas Media Mengapa KOMPAS.com dan Arus Utama Diam?

Tak kalah penting, analisis kritis harus diarahkan pada media arus utama, termasuk yang memberitakan berita ini dengan nada "progresif." Dalam pemberitaan yang terkesan netral, media gagal mempertanyakan esensi: Untuk apa negara menghabiskan APBN mendidik segelintir orang yang seharusnya sudah teruji melalui sistem rekrutmen ASN yang adil dan transparan?

Di sinilah kita melihat bagaimana media berfungsi sebagai perpanjangan tangan hegemoni negara. Dengan mengemas kebijakan ini sebagai "terobosan pendidikan," tanpa kritik berarti, media turut serta dalam manufacturing consent istilah Noam Chomsky untuk proses menciptakan persetujuan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya antidemokrasi.

Yang terjadi adalah sirkularitas kekuasaan: pemerintah membuat kebijakan, media meliputnya sebagai kabar baik, publik menerima sebagai wajar, dan kekuasaan semakin kokoh. Kritik yang muncul jika ada hanya bersifat teknis, tidak pernah menyentuh akar ideologis dan struktural. Inilah yang membuat demokrasi kita menjadi demokrasi prosedural yang kosong: kita punya pemilu, tetapi kita tidak punya ruang publik yang benar-benar kritis.

Dengan Demikian: Pendidikan sebagai Medan Pertempuran Ideologi

Mendirikan universitas khusus untuk calon pejabat adalah langkah mundur dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ini adalah pengakuan terselubung bahwa sistem birokrasi dan rekrutmen ASN saat ini tidak cukup "patuh" pada kehendak pusat, sehingga perlu diciptakan kader ideologis baru yang lebih manageable.

Ini bukan tentang mencetak pemimpin berkualitas; ini tentang menciptakan ketergantungan para pejabat yang sadar bahwa karier, status, dan legitimasi mereka sepenuhnya bergantung pada penguasa. Mereka tidak akan berani melawan, tidak akan berani mengkritik, dan tidak akan berani membela rakyat jika itu bertentangan dengan kehendak istana.

Pertanyaan paling sarkastik yang harus kita lontarkan adalah: Jika pejabat kita harus dididik di kampus khusus agar bisa memerintah, lalu apa gunanya sistem pendidikan nasional selama ini apakah hanya untuk mencetak rakyat yang patuh dan pekerja yang taat?

Transisi energi gagal, birokrasi tumpul, dan sekarang pendidikan pun diarahkan untuk melanggengkan kekuasaan. Di sinilah kita menyaksikan bagaimana negara semakin menjauh dari rakyat, membangun istana-istana kecil bagi kalangan sendiri, sementara rakyat dibiarkan bergulat dengan harga pangan, polusi, dan ketidakadilan.

Kritik sosiologis bukan sekadar soal teori. Ia adalah seruan untuk membangun kembali pendidikan sebagai ruang kebebasan, bukan sebagai pabrik kepatuhan. Karena pada akhirnya, bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani menumbuhkan pemimpin-pemimpin kritis bukan sekadar pelaksana perintah yang patuh dan fasih berpidato. ***** (Penulis adalah Akademisi Sosial Politik dari UMSU)