Kampung Tanjung Mancang Raih Penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi 2026Kampung Tanjung Mancang Raih Penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi 2026KampungTanjungMancangRaihPenghargaanPercontohanDesaAntikorupsi2026

KUALASIMPANG (beritasore.co.id): Kampung Tanjung, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, di tetapkan sebagai salah satu Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026.

Penghargaan tersebut di terima langsung oleh Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., bersama Datok Penghulu Kampung Tanjung Mancang, Tengku Syaiful Bahri yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (21/10).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Inspektorat Aceh ini dibuka oleh Wakil Gubernur Aceh dan dihadiri para kepala daerah serta perwakilan kampung penerima penghargaan. Sebanyak 15 desa di Aceh menerima penghargaan sebagai percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026.

Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kampung Tanjung Mancang. Ia berharap capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh kampung di Aceh Tamiang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Saya berharap Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya di Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan, pemerintahan kampung yang berintegritas membutuhkan komitmen Datok Penghulu dan seluruh perangkat kampung, dukungan masyarakat, serta pengawasan berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh kampung di Kabupaten Aceh Tamiang untuk memperkuat budaya antikorupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat. (hen)