Indeks Literasi Keuangan 69,57 Persen, Inklusi 93,61 PersenIndeks Literasi Keuangan 69,57 Persen, Inklusi 93,61 PersenIndeksLiterasiKeuangan69,57Persen,Inklusi93,61Persen

JAKARTA (betitasore.co.id): Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan

masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Kepala Direktorat Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot menyebutkan dalam siaran persnya diterima melalui Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara Rabu (9/9/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono mengatakan hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk tahun 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK telah menginisiasi beberapa

kegiatan, yaitu:

1. Sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2026, OJK telah menyelenggarakan 3.557 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 12.245.054 peserta.

Sementara itu, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026, platform digital Sikapi

Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui minisite dan kanal media sosial, telah menerbitkan 260 konten edukasi, dengan total 2.575.295 views.

Selain itu, sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Agustus 2026 terdapat penambahan 21.436

pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 21.219 kali dan penerbitan 14.276 sertifikat kelulusan modul.

2. Selanjutnya, sejak dicanangkan pada April 2025, hingga 31 Agustus 2026, program duta literasi keuangan OJK atau biasa disebut sebagai OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia) telah mencatat sebanyak 51.107 duta literasi keuangan yang berasal dari Segmen PUJK, Segmen Prioritas, dan

Segmen Mahasiswa.

3.. Pada periode 1 Januari 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026 telah diselenggarakan 41.105 program yang telah menjangkau 171 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan secara langsung sebanyak 18.308 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 22.797 konten.

Adapun untuk wilayah pelaksanaan GENCARKAN telah menjangkau 424 dari 514 atau 82,49 persen kabupaten/kota di Indonesia.

4. Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) yang disinergikan dengan kegiatan Jambore Nasional XII tahun 2026 pada 15 - 18 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi OJK,

Kementerian Keuangan, BI, dan LPS bersama Kwarnas Gerakan Pramuka.

Peserta pada Jambore Nasional XII adalah anggota Pramuka berusia 11–15

tahun. Kegiatan ini menyajikan Talkshow Leaders Insight dan Tenda Kampung

Finansial. Kegiatan di Tenda Kampung Finansial diisi dengan materi edukasi

keuangan bagi pelajar yang disampaikan oleh OJK, Kementerian Keuangan, BI,

LPS dan sejumlah pelaku industri jasa keuangan.

5. Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 diselenggarakan pada 28 Agustus 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi generasi

muda dan pelajar. Program literasi dan inklusi keuangan yang diselenggarakan oleh OJK bertujuan untuk membangun budaya menabung sejak dini demi mewujudkan kemandirian finansial di masa depan.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan komitmen berbagai pihak dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Puncak HIM dan BLK turut dirangkaikan dengan kegiatan penganugerahan KEJAR Award dan Financial Literacy Award 2026.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan koordinasi dengan Tim Percepatan Akses

Keuangan Daerah (TPAKD), telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain melibatkan Tim Penilai Utama yang terdiri atas perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, OJK, akademisi, dan Tony Blair Institute. (wie)