Gembara Unjuk Rasa Terkait BBM, DPRD Batubara Janji Panggil Pengusaha SPBUGembara Unjuk Rasa Terkait BBM, DPRD Batubara Janji Panggil Pengusaha SPBU
BATUBARA (beritasore.co.id): Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batubara (Gembara) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batubara di kawal ketat Personil Polres Batubara, Satpol PP Batubara Rabu (22/7/2026).
Mereka menggelar kampanye advokasi dan kegiatan aktivisme bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Hidup mahasiswa," ucap Ridho Hamdani Koordinator Aksi.
Koordinator aksi menyoroti antrian panjang pembelian BBM subsidi jenis solar dan pertalite menggunakan jiregen di sejumlah SPBU. BBM Subsidi solar dan pertalite adalah hak rakyat miskin sesuai Permen ESDM No:17 Tahun 2019 tentang kegiatan usaha Niaga BBM.K
Kemudian UU 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. "Diduga kuat oknum SPBU bekerja sama dengan mafia penyalahgunaan barcode kendaraan untuk mengisi jerigen dan menimbun BBM subsidi," bebernya.
Gembara menduga Disprindag Batubara bekerja sama alias kongkalikong dengan mafia BBM Subsidi.
Menyahuti aspirasi Gembara, Ketua Komisi 1 Darius, Ketua Komisi 2 Yoopie Algerie,dan anggota DPRD Nurhaji,Heri Suhandani, Rusli, Nurdin,H. Ramli dan Aulia Ramadhan berjanji akan menindak tegas dan memanggil pemilik SPBU di Batubara.
"Jika perlu Pertamina Medan kita panggil," sebutnya mendapat apresiasi para mahasiswa.
Ketua DPRD Kabupaten Batubara Safii SH berjanji akan memanggil seluruh pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rabu (22/7/2026).
Kepada sejumlah wartawan, Safii Politisi PDI Perjuangan didampingi Ketua Komisi 1 Darius, Ketua Komisi 2 Yoopie Algerie,dan anggota DPRD Nurhaji,Heri Suhandani, Rusli, Nurdin,H. Ramli dan Aulia Ramadhan mengapresiasi mahasiswa dalam memberikan informasi yang seharusnya penyaluran BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Dirinya berjanji akan memanggil seluruh pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan DPRD akan menjadwalkan pemanggilan para pengusaha SPBU melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). "DPRD akan meminta klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi,'' ucapnya kepada massa di Gedung DPRD.
Dirasa puas dengan jawaban Politisi PDI Perjuangan, Koordinator aksi, Rido Hamdani langsung membubarkan diri dengan tertib. (als)
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda