Fahri Puji Langkah Jokowi Lakukan Rekonsiliasi Dan Konsolidasi EliteFahri Puji Langkah Jokowi Lakukan Rekonsiliasi Dan Konsolidasi EliteFahriPujiLangkahJokowiLakukanRekonsiliasiDanKonsolidasiElite

JAKARTA (Berita): Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Wdodo (Jokowi) dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite.

Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsloidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (9/4/2023) di Jakarta.

Menurut Fahri, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2019.

Sebab, jika mengacu pada UU MD3 yang lama, maka tidak semua partai mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR, tapi hanya partai yang masuk 5 besar saja, yang mendapatkan.

Namun setelah direvisi, akhirnya semua pimpinan mendapatkan kursi Pimpinan MPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi yang seharusnya tidak dapat.

Artinya, Presiden Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi elite sebelum ada Covid-19, dimana ketika itu dunia dalam keadaan biasa-biasa dan tenang-tenang saja.

Pesan kita ke Pak Jokowi, teruskan rekonsiliasi yang sudah bapak rintis di UU MD3. Kemudian dalam pidatonya, Pak Jokowi ngomongnya selalu rekonsiliasi," katanya.

Sehingga Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan rivalnya di pemilihan presiden ( Pilpres) 2019, akhirnya ditarik masuk ke kabinet, menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif.

Terlepas adanya Covid-19, kata Fahri, sebenarnya banyak keputusan elite yang sangat sangat diuntungkan dengan adanya rekonslidasi dan konsolidasi elite, meskipun hal itu ditolak oposisi dan sebagian masyarakat, namun dalam negara demokrasi, itu hal biasa.

Apalagi akibat Covid-19 saat ini, banyak pemimpin dunia yang jatuh, karena tidak kuat menanggung dampak krisis kesehatan, krisis kesejahteraan, krisis ekonomi dan krisis politik yang melanda seluruh dunia.

Ada perang Rusia-Ukraina, ada kemungkinan perang di Taiwan dan lain-lain. Kemungkinannya cukup besar, tetapi jika elite-nya bersatu dalam krisis, rekonsiliasi itu banyak manfaatnya," jelas Fahri.

Karena itu, Fahri menegaskan, bahwa rekonsiliasi itu seharusnya dipandang bukan sebagai insiden, tetapi harus dianggap sebuah monumen yang harus dilembagakan. Sebab, persatuan elite itu bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Tetapi, sayangnya tidak berani dituntaskan, misalnya soal Presidential Treshold 0 persen," katanya.

Fahri berharap agar usia pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 7 bulan lagi, tidak ada persaingan di dalam kabinet yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja dari pemerintah, gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pilpres 2024.

Padahal pemerintahanya masih dibutuhkan oleh rakyat, karena krisis global belum selesai dan perang Rusia-Ukraina itu, telah merusak merusak supply chain global (rantai pasokan global), sehingga banyak produk yang datang ke Indonesia harganya menjadi mahal.

Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut, saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung," jelasnya.

Harusnya para menteri yang berada di kabinet, tidak boleh punya calon sendiri-sendiri, karena nanti yang bekerja untuk pemerintah tidak ada, sementara mereka masih bagian dari pemerintah.

Nanti, efek nya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah. Yang penting konsolidasinya top," tegas Fahri.

Sebab, menurutnya, para menteri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto jika memiliki calon sendiri seperti Partai Nasdem, tentu tidak akan lagi yang bekerja untuk pemerintahan Jokowi.

Kalau sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?" pungkasnya. (aya)