DPR Tak Dapat THR, PDI-P Minta Anggaran Tepat SasaranDPR Tak Dapat THR, PDI-P Minta Anggaran Tepat SasaranDPRTakDapatTHR,PDI-PMintaAnggaranTepatSasaran

Jakarta (Berita): Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta kebijakan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya bagi Pemerintah, anggota DPR RI serta aparatur sipil negara eselon I dan II harus didukung dengan langkah-langkah strategis untuk efisiensi anggaran yang tepat sasaran.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa tidak ada THR bagi Presiden, Menteri, Anggota DPR hingga ASN eselon I dan II. Sementara ASN eselon III ke bawah dan TNI-Polri, tetap mendapatkan THR dari pemerintah. Kebijakan itu agar anggaran yang tersedia dapat maksimal penggunaannya.

Untuk itu, Haroen meminta Pemerintah memastikan transfer ke daerah dan dana desa untuk optimalisasi dan penguatan ketahanan pangan, terutama dukungan terhadap petani dan nelayan.

Sebab, kata Haeron, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa ada penurunan anggaran pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak.

Selain itu, Haeron meminta anggaran Rp 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19 harus dikelola dengan sangat baik dan transparan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengatakan jangan sampai kucuran anggaran sebesar itu menguntungkan segelintir elit dan merugikan rakyat. Sebab, rakyat butuh kebijakan-kebijakan yang langsung diterima manfaatnya, terutama pada situasi sulit akibat pandemi COVID-19.

(Ant).